Dewan Transportasi Jakarta Ingin Perpanjang Hapus 3in1

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang diwakili oleh Ellen Sophie Wulan Tangkudung sebagai Ketua Dewan memberikan beberapa masukan mengenai evaluasi program penghapusan Three in One (3in1). Salah satunya adalah memperpanjang waktu uji coba tiga hingga empat minggu.

“Uji coba diusulkan diberlakukan sampai tiga hingga empat minggu. Diharapkan dalam waktu tersebut lalu lintas sudah atau hampir terjadi kesetimbangan volume kendaraan di jaringan jalan,” kata Ellen di kantor Dinas Perhubungan Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat, hari Kamis (14/4).

Kemudian, parameter yang digunakan untuk evaluasi uji coba wajib terukur sebelum dan sesudah diberlakukannya uji coba penghapusan 3in1.

Dia menilai parameter yang terukur selain Ratio Volume per Kapasitas, yang paling tepat dan terukur adalah parameter waktu tempuh. Waktu tempuh dapat dilaksanakan pada waktu sibuk maupun tidak sibuk dengan melakukan survey langsung di lapangan atau menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia tanpa biaya penggunaan.

Ahli transportasi dari Universitas Indonesia ini juga mengusulkan pengukuran uji coba dilakukan baik di jalan-jalan dalam koridor 3in1 maupun jalan-jalan alternatif.

Untuk kuesioner, Ellen mengusulkan kepada Dinas Perhubungan untuk memilih responden dengan tepat seperti pengguna kendaraan pribadi roda empat yang biasa menggunakan joki, pengguna kendaraan pribadi roda empat yang menggunakan jalan-jalan alternatif untuk tidak melalui jalur 3in1, pengguna kendaraan pribadi roda empat yang selalu memuat tiga orang di dalam mobilnya dan bukan pengguna kendaraan pribadi roda empat.

Setelah itu, Dishub juga harus melakukan analisis terhadap hasil kuesioner dan hasil pengukuran di lapangan yaitu waktu tempuh. Menurutnya, hasil analisis akan menggambarkan efektifitas terhadap pemberlakuan 3in1.

“Jika hasil analisis menyimpulkan bahwa harus ada penghapusan program 3in1 seharusnya mendorong percepatan pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP) di koridor yang sudah ditetapkan tanpa mengusulkan skema pembatasan kendaraan yang lain,” kata dia.

Editor : Bayu Probo