Di Hari Ibu, Puluhan Perempuan Gelar Aksi Tolak Pasar Bebas

Puluhan perempuan dan ibu yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan saat menggelar aksi teaterikal yang menceritakan tentang penolakan terhadap pasar bebas atau Word Trade Organization (WTO) yang dinilai merugikan bagi kaum perempuan petani, nelayan, dan buruh migran yang digelar di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/12). Dalam aksinya puluhan perempuan berorasi meminta kepada pemerintah untuk keluar dari WTO karena dinilai merugikan bagi kaum petani, nelayan, dan buruh migran. (Foto-foto: Dedy Istanto).

Para ibu-ibu saat menggelar aksi menolak WTO dalam rangka memperjuangkan kedaulatan perempuan di Hari Ibu dengan meneriakan menolak keberadaan pasar bebas karena dinilai merugikan bagi kaum perempuan petani, nelayan, dan buruh migran.

Salah satu peserta aksi menggelar aksi menolak keberadaan WTO yang dinilai merugikan sambil membawa atribut berupa poster di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat.

Salah satu peserta aksi saat menggelar aksi teaterikal yang bercerita tentang pemerintah memberi kebijakan bekerja sama dengan WTO yang dinilai kaum perempuan merugikan bagi petani, nelayan, dan buruh migran.

Peserta aksi kaum perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan saat menggelar aksi di seberang Istana Negara, Jakarta Pusat meneriakan tentang penolakan terhadap WTO atau pasar bebas.

Salah satu kaum perempuan saat menggelar aksi di seberang Istana Negara dalam rangka memperingati Hari Ibu dengan meneriakan penolakan terhadap WTO.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Peringati hari Ibu, puluhan perempuan yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan menggelar aksi menolak World Trade Organization (WTO) di seberang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari Selasa (22/12).

Dalam aksinya para perempuan berorasi menuntut Pemerintah Indonesia untuk keluar dari WTO yang dinilai mematikan petani dan nelayan tradisional. Aksi tersebut digambarkan secara teaterikal yang menceritakan tentang perjanjian kerja sama antara WTO dan pemerintah Indonesia.

Tidak adanya subsidi dan bantuan pemerintah terhadap petani dan nelayan tradisional menjadikan produk tidak kompetitif, bila dibandingkan dengan produksi dari negara maju. Khusus bagi perempuan petani dan nelayan, ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya antara laki dan perempuan memperburuk dampak yang dialaminya. Kaum perempuan yang terbatas dalam akses dipaksa bersaing dengan hasil produksi pertanian dan perikanan dari negara maju.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah justru disibukan dengan jargon meningkatkan daya saing. Hal tersebut dinilai Soidaritas Perempuan negara berpikiran sempit, karena masalah ekonomi tidak hanya soal memproduksi, sementara hubungan simbiosis antara peran produksi yang dianggap sebagai peran laki-laki dan reproduksi yang biasanya dilakukan oleh perempuan.

Perempuan tidak dianggap sebagai subjek dalam ekonomi, sehingga perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai kebijakan perekonomian. Berbagai problema tersebut dinilai telah merebut kedaulatan perempuan atas tanah maupun sistem pengelolaan pangan. Perempuan terus dipinggirkan dari sumber-sumber kehidupan di desa sehingga terpaksa harus bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja dengan perlindungan yang minim.

Editor : Bayu Probo