Di Rusia Takut Mobilisasi Militer, di Ukraina Takut Referendum

KIEV, SATUHARAPAN.COM-Setelah tujuh bulan perang, banyak orang Ukraina takut akan lebih banyak penderitaan dan penindasan politik karena referendum yang diatur oleh Kremlin menandakan aneksasi Rusia yang akan segera terjadi atas empat wilayah yang diduduki.

Banyak penduduk meninggalkan daerah itu sebelum apa yang disebut referendum berlangsung, takut dipaksa untuk memilih atau berpotensi wajib militer menjadi tentara Rusia. Yang lain menggambarkan bersembunyi di balik pintu tertutup, berharap untuk menghindari keharusan menjawab tentara bersenjata yang datang dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan suara.

Petro Kobernik, yang meninggalkan kota selatan Kherson yang dikuasai Rusia tepat sebelum pemungutan suara yang telah ditentukan dimulai Jumat (23/9), mengatakan prospek hidup di bawah hukum Rusia dan perang yang meningkat membuatnya dan yang lainnya sangat gelisah tentang masa depan.

“Situasi berubah dengan cepat, dan orang-orang takut bahwa mereka akan dilukai oleh militer Rusia, atau gerilyawan Ukraina dan pasukan Ukraina yang maju,” Kobernik, 31, mengatakan dalam sebuah wawancara telepon.

Ketika beberapa pejabat Rusia membawa surat suara ke lingkungan yang ditemani oleh polisi bersenjata, Kobernik mengatakan ayahnya yang berusia 70 tahun menutup pintu rumah pribadinya di desa Novotroitske, bagian dari Kherson, dan bersumpah untuk tidak membiarkan siapa pun masuk.

Referendum, yang dikecam oleh Kiev dan sekutu Baratnya sebagai kecurangan, berlangsung di wilayah Luhansk dan Kherson yang dikuasai Rusia, dan di wilayah yang diduduki di wilayah Donetsk dan Zaporizhzhia. Mereka secara luas dipandang sebagai dalih untuk aneksasi, dan pihak berwenang Rusia diperkirakan akan mengumumkan wilayah tersebut sebagai milik mereka setelah pemungutan suara berakhir pada hari Selasa.

Kremlin telah menggunakan taktik ini sebelumnya. Pada tahun 2014, Rusia mengadakan referendum yang dilakukan buru-buru di wilayah Krimea Ukraina untuk membenarkan pencaplokan semenanjung Laut Hitam, sebuah langkah yang dikecam sebagai tidak sah oleh sebagian besar dunia.

Dilema Dihadapi Warga

Pihak berwenang Ukraina telah mengatakan kepada penduduk dari empat wilayah yang diduduki Rusia bahwa mereka akan menghadapi hukuman pidana jika mereka memberikan suara dan menyarankan mereka untuk pergi.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mulai memobilisasi lebih banyak pasukan untuk perang pekan lalu, mengatakan dia siap menggunakan senjata nuklir untuk melindungi wilayah dalam ancaman nyata bagi Ukraina untuk menghentikan upayanya merebut kembali wilayah tersebut.

Retorika Putin yang meningkat dan keputusan yang berisiko secara politis untuk memanggil sebanyak 300.000 tentara cadangan datang setelah Rusia dengan tergesa-gesa dipaksa mundur dari petak besar timur laut Ukraina awal bulan ini. Serangan balasan Ukraina yang sengit berlanjut di timur dan selatan negara itu.

Gubernur wilayah Kherson selatan yang ditunjuk Moskow, Vladimir Saldo, bersumpah bahwa upaya Ukraina untuk menggagalkan referendum dengan menembaki kota tidak akan berhasil.

“Ini rumit karena masalah keamanan, tetapi semuanya akan dilakukan untuk membuat pemungutan suara aman bagi pemilih dan penyelenggara pemilu,” kata Saldo dalam pidato video. “Orang-orang menunggu untuk bergabung dengan Rusia dan ingin itu dilakukan secepat mungkin.”

Separatis yang didukung Moskow di wilayah Donetsk dan Luhansk timur mengklaim bahwa sebagian besar penduduk wilayah ini telah bermimpi untuk bergabung dengan Rusia sejak pencaplokan Krimea oleh Rusia.

Cerita Berbeda dari Warga

Namun banyak warga di sana menceritakan kisah yang berbeda. “Jalan-jalan kosong karena orang-orang tinggal di rumah,” Marina Irkho, seorang penduduk kota pelabuhan Laut Azov, Berdyansk, berusia 38 tahun mengatakan melalui telepon. “Tidak ada yang ingin mereka menyatakan kami bagian dari Rusia dan mulai mengumpulkan orang-orang kami.”

Dia mengatakan bahwa "mereka yang secara aktif mendukung Ukraina telah pergi atau bersembunyi," menambahkan bahwa banyak orang tua yang mendukung Rusia tetap tinggal tetapi merasa takut.

Gerilyawan Ukraina terus-menerus menargetkan pejabat yang ditunjuk Moskow di wilayah pendudukan.

Hanya sepekan sebelum referendum, seorang wakil kepala pemerintahan kota Berdyansk dan istrinya yang mengepalai komisi pemilihan kota tewas dalam sebuah serangan.

Anggota kelompok gerilya Yellow Band yang dinamai bendera nasional kuning-biru Ukraina telah menyebarkan selebaran yang mengancam mereka yang memberikan suara dan mendesak penduduk untuk mengirim foto dan video orang-orang yang memilih untuk melacak mereka nanti.

Para gerilyawan juga memposting nomor telepon ketua komisi pemilihan di wilayah Kherson, menyerukan para aktivis pro Ukraina untuk “membuat hidup mereka tak tertahankan.”

Pejabat Ukraina mengatakan tanda-tanda tidak sahnya referendum ada di mana-mana.

“Rusia melihat ketakutan dan keengganan warga untuk memilih, jadi mereka terpaksa menahan orang,” kata Ivan Fedorov, walikota Ukraina di kota Melitopol yang dikuasai Rusia, yang ditahan dan ditahan oleh Rusia sebelum pergi.

“Kelompok kolaborator dan orang Rusia yang ditemani oleh pasukan bersenjata pergi dari satu apartemen ke apartemen lain, tetapi hanya sedikit orang yang membuka pintu,” kata Fedorov. “Tergesa-gesa mereka mengatur pseudo-referendum menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak akan menghitung surat suara dengan sungguh-sungguh.”

Juga Takut Mobilisasi Militer

Larysa Vinohradova, seorang penduduk kota pelabuhan Mariupol yang meninggalkan kota itu setelah invasi Rusia, mengatakan bahwa banyak temannya tetap tinggal, karena mereka harus merawat orang tua lanjut usia yang menolak untuk melarikan diri. “Mereka tidak mendukung Rusia, mereka ingin Mariupol menjadi bagian dari Ukraina, dan mereka menunggunya,” katanya sambil menangis.

Gubernur Luhansk Serhiy Haidai, yang meninggalkan wilayah itu setelah disapu oleh pasukan Rusia, mengatakan bahwa penduduk khawatir bahwa Rusia akan mengumpulkan lebih banyak orang di wilayah itu untuk dinas militer mengikuti perintah mobilisasi Putin.

“Rusia menggunakan pseudo-referendum ini sebagai dalih bagi orang-orang bersenjata untuk mengunjungi apartemen dan mencari orang yang tersisa untuk memobilisasi mereka dan juga mencari sesuatu yang mencurigakan dan pro Ukraina,” kata Haidai kepada The Associated Press.

"Serangan balik Ukraina yang cepat telah membuat takut Rusia," tambahnya. Analis mengatakan Putin berharap untuk menggunakan ancaman eskalasi militer untuk memaksa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy. bernegosiasi dengan Kremlin.

“Tergesa-gesanya referendum itu menunjukkan kelemahan Kremlin, bukan kekuatannya,” kata Volodymyr Fesenko, kepala Penta Center, sebuah lembaga pemikir independen yang berbasis di Kiev. “Kremlin sedang berjuang untuk menemukan pengungkit untuk mempengaruhi situasi yang telah terlepas dari kendalinya.” (AP)

Editor : Sabar Subekti