Diaspora: Pulang Kampung Membela Kelompok Minoritas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali menyelenggarakan Congress of Indonesia Diaspora (CID) atau Kongres Diaspora Indonesia dengan tema Pulang Kampung, yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 2013, bertempat di Jakarta Convention Center.

Salah satu peserta CID, Ahmad Najib Burhani, ketika dihubungi satuharapan.com melalui e-mail mengatakan bahwa alasan terpenting yang mendorong dirinya pulang ke Indonesia adalah ingin berkontribusi membangun dan memperbaiki keadaan di Indonesia yang lebih baik. Ia ingin membela hak-hak kelompok minoritas. 

"Saya akan terlibat dalam perjuangan membela hak-hak kelompok minoritas, memperjuangkan nasib mereka, dan berusaha menunjukkan bahwa salah satu bukti demokrasi adalah perlindungan terhadap minoritas dan pencegahan terhadap tirani mayoritas," kata Ahmad Najib Burhani, anggota IDN (Indonesian Diaspora Network). Ia memutuskan pulang kampung ke Indonesia setelah tujuh tahun menimba ilmu di Inggris dan Amerika Serikat.

Menurut Ahmad Najib Burhani, membela kelompok minoritas perlu difokuskan karena kelompok minoritas di Indonesia itu sangat beragam. "Ada kelompok minoritas agama, suku, ras, bahasa, dan seterusnya. Banyak dari mereka yang saat ini perlu diperhatikan dan dibela. Namun secara akademik, saya tak bisa mempelajari semuanya secara mendalam," kata peneliti yang menulis disertasi berjudul, When Muslims are not Muslims: The Ahmadiyya Community and the Discourse on Heresy in Indonesia.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa dirinya lebih fokus kepada kelompok minoritas agama dalam Islam atau pecahan dari Islam yang saat ini sering menjadi korban standarisasi tafsir Islam. "Selain Ahmadiyah dan Syiah, kelompok lain dalam kategori ini adalah Wetu Telu, Samin, dan sebagainya," kata suami Tuti Alawiyah Burhani. Belum lama ini ia memperoleh penghargaan The Professor Charles Wendell Memorial Award dari UCSB atas prestasinya dalam Studi Islam dan Kajian Timur Tengah.

Konteks Indonesia

Selain itu, Ahmad Najib Burhani menilai bahwa dengan naik dan berkembangnya gerakan Islam konservatif yang menekankan pada upaya menyeragamkan Islam di seluruh dunia, maka kelompok Islam yang memiliki pemahaman atau praktik yang berbeda justru sering menjadi korban atau dikucilkan. Ini juga terjadi di Indonesia.

"Tak jarang mereka dituduh sesat. Dan, jika negara tak mampu melindungi, mereka sering menjadi sasaran penyerangan. Tuduhan ini sering memiliki dampak tragis, seperti yang terjadi pada kasus Ahmadiyah dan Syiah," kata peneliti yang bekerja di Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) ini. 

Menurut dia, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi atau bisa disebut demokrasi superficial. "Mengapa? Karena, negara tidak berperan sebagai pelindung warga minoritas. Kelompok Syiah dan Ahmadiyah sering disesatkan dan diserang dan negara seakan mendiamkannya," kata Ahmad Najib Burhani. 

"Negara sekuler mestinya berada dalam posisi melihat seluruh pemahaman agama sebagai setara. Negara tidak dalam posisi menjadi hakim untuk urusan teologi. Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah pemihakan negara kepada tafsir tertentu dan serta ikut menyesatkan paham lain." kata ayah dua anak ini menerangkan. Ia melanjutkan, "Kasus SKB tentang Ahmadiyah tahun 2008 adalah contohnya."

Menurut dia, pembelaan terhadap kelompok agama minoritas bukan karena benar atau salahnya pemahaman itu, tetapi lebih kepada perlindungan hak mereka beribadah dan berkeyakinan dan pencegahan terhadap penyerangan kepada mereka yang berbeda. "Kalau yang mayoritas menyerang minoritas, ketika yang minoritas berubah jadi mayoritas, hal yang sama akan terjadi. Ini akan menghancurkan kemanusiaan. Pendeknya, pembelaan terhadap minoritas ini lebih karena prinsip kemanusiaan," kata pakar kajian Islam Timur Tengah ini.

"Dalam kaitannya dengan politik, sebetulnya membela minoritas itu terlihat tak menguntungkan karena suara mereka kecil dalam pemilu. Maka, tak heran jika banyak para politisi enggan membela nasib minoritas," katanya. "Tetapi, sesungguhnya esensi demokrasi terletak, diantaranya, pada cara negara melindungi kelompok minoritas. Demokrasi diciptakan antara lain agar tak terjadi tirani mayoritas. Karena itu, tes apakah demokrasi di suatu negara telah berjalan baik adalah tingkat perlindungan terhadap minoritas di negara itu," kata dia menambahkan.

Selanjutnya, Ahmad Najib Burhani memandang minoritas dalam konteks Islam melalui Sabda Nabi Muhammad. Ini sangat relevan dengan prinsip demokrasi yang menghindari tirani mayoritas. "Tes terhadap pemahaman keislaman yang benar adalah juga terlihat dari cara seorang Muslim memperlakukan minoritas. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad berkata, 'Bukanlah bagian dari umatku jika ada kelompok mayoritas atau kuat tapi tak menyayangi minoritas atau lemah. Dan, juga bukan bagian dari umatku jika ada kelompok minoritas, tetapi tak hormat kepada mayoritas," kata aktivis Muhammadiyah ini.