Diduga Lakukan Transhipment di Laut Arafura, KKP Bekukan Izin 11 Kapal Ikan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membekukan izin 10 kapal penangkap ikan dan satu kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan pelanggaran alih muat ikan (transhipment) di perairan Laut Arafura.

"Kami membekukan 10 izin kapal penangkap ikan dan satu kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan pelanggaran alih muat ikan atau transhipment di wilayah perairan Arafura," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dalam keterangan di Jakarta, hari Kamis (6/3).

Disebutkan bahwa ke-10 kapal tersebut telah diamankan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual pada hari Jumat (28/2). Sedangkan satu kapal masih dalam pemantauan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

“Ke-10 kapal penangkap ikan ini tidak memiliki dokumen kemitraan dengan kapal pengangkut dengan inisial KM MS 7A. Saat dilakukan pemeriksaan, sudah tidak ada ikan di kesepuluh kapal ini dan diduga sudah dipindahkan semua,” kata Latif.

Transhipment merupakan pelanggaran berat sehingga pembekuan izin kapal dilakukan sebagai sanksi awal berupa tindakan administratif terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan atas rekomendasi dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Berdasarkan data dari Ditjen PSDKP KKP, 10 kapal penangkap ikan yang diamankan antara lain KM MJ 98 (GT 98), KM MAS (GT 82), KM HP 3 (GT 153), KM U II (GT 97), KM FN (GT 150), KM SM 8 (GT 96), KM LB (GT 58), KM SM IX (GT 97), KM MJ 8 (GT 59), KM BSR (GT 124).

Kapal-kapal tersebut diduga terindikasi melanggar pasal 27 angka 7 (Pasal 27A ayat (1)) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 317 ayat (1) huruf g Jo Pasal 320 ayat (3) huruf g PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Editor : Sabar Subekti