Dikritik Terus, Pemerintah Tepis Isu Herd Immunity

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), memunculkan anggapan bahwa pemerintah mulai menerapkan strategi herd immunity untuk melawan COVID-19. Di tengah berbagai kritikan pada ahli, pemerintah pun membantah tudingan itu.

Herd immunity atau kekebalan kelompok, kembali ramai dibicarakan di media sosial dan layanan pesan instan. Tak sedikit yang menilai pemerintah diam-diam menerapkan opsi ini, seiring dengan rencana pembukaan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap bulan depan.

Kekebalan kelompok adalah kondisi ketika mayoritas penduduk sudah kebal dengan sebuah virus. Sehingga virus itu susah menyebar dan akhirnya wabah akan selesai.

Dokter spesialis pernapasan dr Dianiati K Sutoyo, SpP (K), mengatakan kekebalan kelompok bisa dicapai lewat vaksin atau infeksi alami.

Karena vaksin COVID- 19 belum ditemukan, strategi herd immunity besar kemungkinan dicapai lewat infeksi bebas. Infeksi bebas ini, kata Dianiati, akan menelan banyak korban.

“Kita mesti lihat, berarti dibutuhkan banyak orang yang harus imun. Berarti untuk imun, dibutuhkan begitu banyak orang untuk terinfeksi. Berarti ada jutaan yang akan mengalah (meninggal), tidak semuanya yang terinfeksi kemudian happy ending, berarti ada yang mengalah,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (20/5) sore.

Studi yang dilakukan Haley E Randolph dan Luis B Barreiro dari Universitas Chicago, AS, menunjukkan, jutaan orang akan meninggal dunia jika herd immunity lewat infeksi bebas diterapkan oleh sebuah negara.

Jika diterapkan di China, diperkirakan ada 3-10 juta orang meninggal. Jika di AS atau Brasil, diperkirakan 1 juta orang akan meninggal. Angka itu dihitung berdasarkan populasi negara, asumsi ambang batas herd immunity 67 persen, dan infection fatality rate (IFR) 0.2 persen-1 persen.

Sementara di Indonesia, kata Dian, angka perkiraannya tidak bisa dihitung karena pemerintah tidak menyediakan data IFR. Yang jelas, kata Dian, infeksi bebas akan memakan korban dari kelompok rentan terlebih dahulu.

"Jadi yang 60 tahun ke atas, dengan komorbid (penyakit penyerta), respons imunnya buruk, atau dengan penyakit defisiensi imun. Itu mereka kelihatannya level pertama untuk terkena," katanya.

Selain itu, Dian menambahkan, perlu fasilitas rumah sakit dan tenaga medis yang banyak untuk merespons infeksi bebas.

"Kesiapan dari rumah sakit, karena membutuhkan rumah sakit arau bantuan medik: dokter dan layanan kesehatan. Ini yang harus siap. Jangan kita buka tapi kita nggak siap," kata dia lagi.

Pemerintah Tepis Isu Herd Immunity

Menanggapi kritik masyarakat, pemerintah menegaskan tidak menerapkan herd immunity. Ketua Dewan Pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pelonggaran PSBB tidak ada hubungannya dengan kekebalan kelompok.

 “Saya ingin memastikan, jawabannya tidak. Pelonggaran PSBB tidak berhubungan dengan kekebalan kelompok. Namun seiring berjalannya waktu, tentu bagi yang punya kekebalan tinggi akan mendorong penyesuaian kolektif terhadap virus,” katanya kepada wartawan di Istana, Kamis (21/5).

Pelonggaran PSBB, tambah Wiku, tidak serta-merta membuat masyarakat bebas melakukan segala hal.

“Masyarakat tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara konsisten dalam setiap kegiatannya, sehingga angka kasus baru tidak naik,” katanya.

Vaksin Paling Cepat Desember 2020

Sementara itu, dr Fariz Nurwidya dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK UI-RSUP Persahabatan mengatakan, masyarakat perlu menunggu vaksin tersedia paling cepat Desember 2020.

Dia mengatakan, ada sejumlah vaksin COVID- 19 yang sedang dikembangkan sejumlah perusahaan raksasa bioteknologi. Sayangnya, kata Fariz, perusahaan-perusahaan itu bekerja sendiri-sendiri dan saling bersaing.

“Mereka biasa selama ini untuk bekerja per corporate, punya lab sendiri, lalu memunculkan banyak kandidat (vaksin), lalu uji coba, lalu gagal bersama-sama,” katanya.

Di antara para kandidat vaksin, ada satu yang masuk fase dua. “Yang adenovirus itu sudah diuji memasuki fase dua,” katanya, merujuk pada vaksin yang dikembangkan perusahaan bioteknologi Moderna, AS ini.

Namun, vaksin ini perlu satu lolos fase tiga sampai boleh diproduksi massal. (voaindonesia.com)