Din Syamsuddin Doakan Jokowi Jadi Presiden

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mendoakan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden. Din membantah membicarakan kemungkinan menjadi calon wakil presiden Jokowi.

“Kewajiban seorang muslim mendoakan semua orang yang punya niat baik untuk menjadi pemimpin bangsa,” kata Din di Jakarta, Kamis (20/3), usai makan siang bersama Jokowi di Gedung PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Saat ditanya agenda pertemuannya dengan Jokowi, Din mengaku ada pembicaraan mengenai masalah pendidikan dan kesehatan.

“Kami juga ada pembicaraan yang lebih meluas, tadi di belakang,” katanya.

Din mengaku sangat dekat dengan sosok Jokowi sejak dia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

“Pak Jokowi dulu selalu hadir kalau Muhammadiyah ada acara. Selain itu, Bu Jokowi juga membangun Gedung Joglo di kompleks SD Alam Muhammadiyah sehingga sekarang jadi asri. Sebegitu dekatnya hubungan kami,” kata dia.

Pertemuan tersebut diawali dengan salat zuhur berjamaah yang diimami Jokowi.

Din mengatakan, ini merupakan yang kedua kali Jokowi bersilaturahmi ke PP Muhammadiyah.

“Ya bahagia, tadi beliau jadi imam salat zuhur, gak ada kamera wartawan, jadi khusyuk,” katanya.

Saat ditanya kemungkinan disandingkannya Din Syamsudin menjadi cawapres Jokowi, Din masih enggan berkomentar.

“Cawapres belum waktunya, tadi kami meminta Pak Gubernur merenovasi gedung PP, beliau menyanggupi. Mudah-mudahan saja Pak Jokowi nantinya belum pindah kantor,” kata Din.

Sementara itu, Jokowi menyangkal pertemuan tersebut untuk membicarakan strategi politik dalam pemilu, termasuk pembicaraan siapa cawapres yang akan mendampinginya.

“Ndak ada omongan soal cawapres, ini kami membahas SD, SMP, SMK, universitas dan rumah sakit, Muhammadiyah kan ada semua, kalau pendidikan mengenai KJP, kalau rumah sakit mengenai KJS,” katanya.

Survei: Elektabilitas PDIP Meningkat

Survei bulanan yang dilaksanakan Roy Morgan Research mendapati elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meningkat dua persen menjadi 29 persen.

Roy Morgan merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Kamis. Survei dilaksanakan pada Februari dengan melibatkan 2.934 responden di 34 provinsi.

Direktur Roy Morgan Research untuk Kawasan Asia Debnath Guharoy menyatakan, survei yang dilakukan sebelum Jokowi dicapreskan tersebut menunjukkan hasil yang baik bagi PDIP.

“Faktor Jokowi (pencapresan) akan lebih lagi mendongkrak perolehan PDIP, bila PDIP menggunakan Jokowi dengan benar dalam beberapa minggu ke depan,” katanya dalam rilis survei.

Sementara itu, dalam survei tersebut, Partai Golkar tetap meraih 20 persen, Partai Gerindra naik menjadi 15 persen, Demokrat turun satu persen menjadi 10 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turun satu persen menjadi enam persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap empat persen, Partai Amanat Nasional turun satu persen menjadi empat persen.

Partai Persatuan Pembangunan tetap dua persen, Partai NasDem tetap dua persen, dan Partai Bulan Bintang tetap satu persen. Sedangkan 12 persen responden belum dapat menyatakan pilihan.

Sikap Prabowo Upaya Cederai Jokowi-PDIP

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) Dr Ahmad Atang memaknai, sewotnya Prabowo dalam mempersoalkan Perjanjian Batu Tulis, sebagai upaya untuk mencederai Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2014.

“Jika PDIP tidak mencapreskan Jokowi, mungkin Prabowo akan melupakan janji tersebut, namun yang didorong PDIP adalah Jokowi, maka peluang Prabowo yang ambisius itu menjadi halangan besar oleh Jokowi. Jadi sewotnya Prabowo dapat dimaknai sebagai upaya untuk mencederai Jokowi dan PDIP,” kata Ahmad Atang, di Kupang, Kamis, terkait sikap Prabowo Subianto terhadap perjanjian Batu Tulis.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mendeklarasikan Joko `Jokowi` Widodo (Gubernur DKI Jakarta) sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng bermulut putih dalam lingkaran tersebut.

Namun, Partai Gerinda mempertanyakan kembali tentang perjanjian yang pernah dibuat antara kedua belah pihak.

Pada 2009, ada perjanjian antara Gerindra dan PDIP di Batu Tulis. Salah satu kesepakatan perjanjian tersebut ialah mendukung Prabowo Subianto menjadi presiden pada Pemilu 2014.

Prabowo menurut Ahmad Atang harus berjiwa besar untuk bersaing dengan siapa pun, jika dia yakin mempunyai basis massa yang kuat tanpa harus mengeksploitasi Perjanjian Batu Tulis.

Langkah Prabowo itu justru dipandang sangat kontraproduktif terhadap perjuangan Prabowo menuju RI 1.

“Prabowo mestinya berpolitik secara elegan dengan kemampuan diri dan partai Gerindra dari pada mendompleng kebesaran PDI Perjuangan dalam meraih kursi presiden,” katanya.

Dia mengatakan, PDIP sebagai partai besar dan memiliki kader yang potensial untuk maju menjadi capres, sangat tidak mungkin menyerahkan kepentingan politik dikelola oleh Prabowo dan partai Gerindra.

Dia berpendapat pecah kongsi Mega-Prabowo telah tampak pada pilkada DKI dan itu mestinya disadari oleh Prabowo bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Gerindra dalam hal apa pun.

Dengan demikian, apa pun modus yang dimainkan Prabowo tidak akan menyurutkan langkah PDIP untuk bermain sendiri dengan figur Jokowi di pilpres mendatang.

“Dan Prabowo adalah lawan yang akan dihadapi, rakyat yang akan menentukan siapa yang dipercayai, Prabowo atau Jokowi,” kata Pembantu Rektor I UMK ini. (Ant)