Dinasti Politik Jadikan Pemilu Ajang Tunjukkan Kekuatan

TANGERANG, SATUHARAPAN.COM - Pengamat politik Boni Hargen mengatakan dinasti politik menjadikan Pemilu maupun Pemilukada sebagai ajang menunjukkan kekuatan.

"Pemilu hanya dijadikan ajang menunjukan kekuatan semata. Sebab, pemenang Pemilu telah diatur oleh penguasa dinasti politik tersebut," kata Boni Hargen dihubungi, Senin (28/10).

Boni mengatakan, dinasti politik telah mengatur proses dari penentuan partai politik hingga jalannya pemilihan. 

"Kekuasaannya mengatur jalannya demokrasi pemilu yang akhirnya mencederai sistem yang ada," katanya.

Oleh karena itu, Boni mengungkapkan jika dinasti politik telah memunculkan istilah bos atau penguasa di daerah yang menguasai semua bidang.

"Karena kekuasaaannya, maka elite politik tersebut muncul sebagai bos atau penguasa di daerah tersebut," kata Boni Hargens dihubungi, Senin.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan sejak tahun 2005-2009 di beberapa daerah, politik dinasti telah banyak berkembang di Indonesia.

Provinsi Banten adalah salah satu contoh politik dinasti yang merusak dinamika demokrasi Indonesia dengan kasus yang ada saat ini serta pembangunan tidak maju.

Bos atau penguasa tersebut menguasai berbagai pihak seperti konglemerat, birokrat, orang partai politik, aparat keamanan, elite budaya yang dalam segelintir orang.

Maka, dinasti politik sangat melawan prinsip modernisasi yang mengedepankan sistem berbasis kompetensi.

Pasalnya, dinasti politik adalah penguasaan keseluruhan bangunan kekuasaan. Akibatnya, birokrasi pun sedapat mungkin dikuasai oleh kelompok dinasti.

"Dinasti politik menguasai seluruh unsur mulai dari penguasaan seluruh kekuasaan hingga birokrasi sekalipun," ujarnya.

Dinasti meliputi politik parokial serta politik klientilis. Politik parokial yakni konteks politik ditandai dominasi elite dan rapuhnya kesadaran politik masyarakat. 

Sementara politik klientelis yakni konteks patronase dimana rakyat adalah anak buah yang bekerja untuk patron atau elite politik. (Ant)