Dinilai Aneh, Ukraina Tolak Usulan Menhan Indonesia untuk Akhiri Perang

SINGAPURA, SATUHARAPAN.COM-Menteri Pertahanan Ukraina pada hari Sabtu (3/6) mengatakan menolak rencana yang diajukan oleh  Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto untuk mengakhiri perang antara Kiev dan Moskow. Dia menyebut itu sebagai proposal yang “aneh”.

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengemukakan gagasan tersebut pada KTT Pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura di mana ia menjadi pembicara.

Rencana tersebut termasuk “penghentian segera permusuhan,” gencatan senjata “pada posisi saat ini”, dan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Dia juga menyarankan sebuah “referendum di wilayah yang disengketakan” yang diselenggarakan oleh PBB.

Namun Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, yang juga menghadiri KTT dua hari tersebut, dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” katanya. “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana yang aneh ini.”

China telah mempresentasikan rencana perdamaiannya sendiri untuk mengakhiri perang, juga daftar proposal yang tidak jelas yang ditanggapi dengan skeptis oleh politisi Uni Eropa.

Sementara Beijing mengatakan pihaknya adalah pihak netral dalam konflik, itu telah dikritik karena menolak untuk mengutuk invasi Moskow.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutu Barat telah mengirimkan miliaran dolar senjata dan bantuan lain ke Ukraina sejak invasi Rusia.

Jakarta, yang menyukai diplomasi non blok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, melakukan perjalanan ke Kiev dan Moskow dan bertemu dengan para pemimpin negara tahun lalu, sementara negaranya memimpin blok ekonomi utama G-20.

Proposal Prabowo juga dikritik pada pertemuan puncak pada hari Sabtu oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell.

“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” tetapi itu harus menjadi “perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.

Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi belum menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow. (AFP)

Editor : Sabar Subekti