Dinilai Percuma Berkelit, Novanto Diminta Mundur Terhormat
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Politikus Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, menilai berbagai pernyataan pembelaan diri yang dilontarkan Ketua DPR, Setya Novanto, tak lagi berguna. Novanto diminta untuk mengundurkan diri secara terhormat.
Sebab, menurut dia, publik sudah telanjur menilai langkah Novanto yang dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada PT Freeport Indonesia sebagai perbuatan tidak terpuji.
"Setya Novanto sebaiknya mundur terhormat,.Tetap bertahan dengan berbagai macam argumentasi juga akan sia-sia, karena rakyat sudah menganggapnya tidak terhormat lagi," kata Tubagus dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, hari Kamis (19/11).
Bahkan, menurut dia, dengan terus mempertahankan jabatan sebagai Ketua DPR, Novanto akan mencemarkan nama baik institusi DPR. Sebab, Tubagus berpendapat, berita terkait langkah Novanto mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK kepada PTFI telah menjadi pembicaraan publik secara luas.
Dia menambahkan, meskipun nantinya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menemukan pelanggaran etika, sebagaimana yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, itu hanya karena proses politik yang terjadi di dalamnya, dengan kata lain etika akan dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat. MKD DPR adalah badan yang berisi poltikus, sehingga berpeluang menghasilkan kesimpulan yang tidak jernih.
“Menarik kita simak berita soal pencatutan nama yang dilakukan Novanto, karena semakin menjadi terang setelah MKD DPR menerima rekaman percakapan antara Presiden Direktur PTFI, Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR, Setya Novanto, dan pengusaha, Riza Chalid. Terlebih, karena Maroef Sjamsoeddin adalah jenderal bintang 2 yang malang melintang di dunia intelejen, jabatan terakhirnya adalah Wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN),” kata Tubagus.
Dia menjelaskan, sebagai mantan Wakil Kepala BIN, Maroef Sjamsoeddin pasti punya alasan untuk merekam percakapan dalam pertemuan tersebut. Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan sebagai mantan perwira intelejen, bisa jadi Maroef Sjamsoeddin masih memiliki sejumlah bukti lain yang mungkin akan dibuka pada saatnya nanti.
”Direkam karena dianggap ada permintaan yang tidak wajar. Dalam kasus ini siapa pun bisa saja berkelit, dengan mengatakan pertemuan itu dilakukan demi bangsa dan negara, demi rakyat Papua atau demi demi yang lainnya. Jadi sebaiknya Novanto mengundurkan diri dengan terhormat dari Ketua DPR,” tutur Tubagus.
Editor : Sotyati
Korban Pelecehan Desak Vatikan Globalkan Kebijakan Tanpa Tol...
ROMA, SATUHARAPAN.COM-Korban pelecehan seksual oleh pastor Katolik mendesak Vatikan pada hari Senin ...