Dirjen Perhubungan Darat Mundur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, mengundurkan diri dari jabatannya.

Usai konferensi pers di Kementerian Perhubungan di Jakarta, Sabtu (26/12), seperti yang dirilis dari Antaranews. dia mengatakan pengunduran diri ini sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan atas kemacetan di beberapa ruas, terutama di jalan tol yang terjadi menjelang Natal lalu.

"Saya harus bertanggung jawab karena banyak spekulasi di masyarakat. Ini adalah kesalahan Dirjen Perhubungan Darat," kata Djoko

Djoko mengatakan mulai Sabtu 26 Desember 2015, melepas jabatannya sebagai Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dan akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada Minggu, 27 Desember 2015.

"Saya akan sampaikan besok ke Pak Presiden karena SK-nya dari Presiden," katanya.

Djoko merasa bersalah, karena belum bisa melakukan upaya-upaya yang lebih baik dan mengaku tidak ada tekanan dari siapa pun yang membuatnya mengundurkan diri.

Djoko sebelumnya digempur opini public, dalam kaitannya dengan ojek dan taksi online.

Kemacetan Parah, Pemerintah Kurang Perencanaan

Sementara itu,  Kementerian Perhubungan Indonesia, kepolisian, pengelola jalan tol serta otoritas terkait dianggap kurang melakukan perencanaaan dengan baik, sehingga menyebabkan kemacetan parah di sejumlah jalan tol pada tanggal 23, 24 dan 25 Desember lalu.

"Kurang matang (perencanaannya), padahal data-data empiris dan studi sudah dilakukan," kata pengamat transportasi Danang Parikesit, Minggu (27/12) kepada BBC Indonesia.

Kemacetan panjang yang berkepanjangan, dilaporkan terjadi antara lain di sejumlah ruas jalan tol Cikampek, tol Ciawi, tol lingkar luar Jakarta, serta tol Cipali di Pulau Jawa.

Menurutnya, pemerintah sebetulnya sudah mengetahui apabila libur panjang terjadi pada tengah minggu, dan tidak ada cuti pada hari-hari sebelumnya, maka pasti akan terjadi akumulasi sehari sebelum puncak liburan.

Belum lagi, kata Danang, kenyataan bahwa tidak ada perubahan infrastruktur kapasitas jalan (panjang, lebar dan jumlah jalan) dan tidak ada penambahan armada angkutan umum yang memadai.

"Maka akibatnya sudah sangat jelas yaitu kemacetan yang berkepanjangan, dan itu yang kita lihat situasinya pada tangal 24 Desember lalu," katanya.

"Informasi ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan saat penyusunan program transportasi saat menghadapi Lebaran, Natal dan Tahun baru," kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia ini.

Kemenhub akui tidak lakukan persiapan. Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian perhubungan, JA Barata mengatakan pihaknya tidak melakukan persiapan angkutan Natal seperti angkutan Lebaran.

"Kita kemarin tidak mempersiapkan angkutan Natal ini seperti angkutan Lebaran," kata Barata saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Minggu (27/12) sore.

Alasannya, libur Natal biasanya tidak panjang liburannya. "Cuma, karena liburannya bergandengan dan berturut-turut, sehingga mereka melakukan perjalanan," kata Barata.

Barata juga menyebut, akibat jumlah kendaraan begitu banyak, dan semua pengguna kendaraan secara serentak memanfaatkan jalan yang ada, maka "pasti terjadi kemacetan."

"Ini ditambah lagi dengan kondisi jalan, ketidaktertiban atau hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan besar, yang menghalangi-halangi jalan, misalnya truk mogok yang itu berefek panjang sekali," katanya.

Antisipasi aruk balik

Arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya mulai terjadi pada Minggu (27/12), dan menurut Kementerian Perhubungan menyatakan, hasil koordinasi dengan otoritas terkait memutuskan "ada pengurangan atau pelarangan angkutan barang (truk) yang menyebabkan perlambatan" melintasi jalan nasional, yaitu jalan raya maupun tol.

Sejumlah laporan menyebutkan, larangan melalui Surat Edaran Menhub nomor 48 tahun 2015, itu tidak berlaku untuk truk pengangkut bahan makanan, BBM dan gas, antaran pos, barang ekspor-impor dari arah dan ke arah pelabuhan.

Pihak pengelola jalan tol juga dilaporkan telah menyiapkan skenario antara lain pemberlakuan "lawan arus" di sejumlah ruas tol.

Skenario "lawan arus" untuk mengatasi kemacetan di jalan tol ini juga diusulkan pengamat transportasi Danang Parikesit. "Dan sudah pernah dilakukan dan cukup sukses. Satu jalur tol yang sepi bisa digunakan jika jalur tol sebaliknya penuh."

Tentang penyebab macet yang diakibatkan kelambatan pada proses pembayaran di pintu tol, JA Barata membenarkan.

"Walaupun kelihatannya beberapa menit untuk satu kendaraan, tetapi ini sangat berakumulasi, sehingga perlambatan kendaraan-kendaraan tersebut menjadi tinggi," katanya.

Bagaimanapun, kemacetan total yang berkepanjangan ini telah menyebabkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Santoso, mengundurkan diri dari jabatannya.

Editor : Bayu Probo