Diskusi Mengawasi Pelaksanaan Pileg

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Partisipasi warga negara menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014 menjadi masalah yang banyak diperbincangkan dengan berbagai himbauan dalam menentukan hak pilihnya. Setiap warga negara diharapkan berbondong-bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih satu kandidat calonnya yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Penafsiran tentang partisipasi politik warga negara tersebut perlu dikoreksi karena dinilai harus dipahami secara lebih luas sebagai keterlibatan suka rela dan bermakna semua orang dalam urusan-urusan penyelenggaraan kepentingan publik. Partisipasi politik harus dilihat dari sejauh mana masyarakat dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses penyelenggaraan pemerintah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Persoalan yang pelik hingga saat ini adalah mengenai rendahnya tingkat pengenalan para kandidat calon legislatif (Caleg) dihadapan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengenal rekam jejak calon-calon dalam pemilihan legislatif (Pileg) yang akan dipilih. Meskipun mengenal umumnya hanya sebatas pengenalan nama dan wajah, bukan mengenal secara integritas dan kualitas.

Persoalan di atas menjadi tajuk dalam diskusi yang digelar oleh Masyarakat Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) di gedung Dewan Pers Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/4). Diskusi dihadiri oleh narasumber di antaranya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas, politisi dari partai Golongan Karya (Golkar) Indra J Piliang.

Editor : Bayu Probo