Loading...
FOTO
Penulis: Dedy Istanto 19:49 WIB | Selasa, 04 Februari 2014

Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol

Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol
Diskusi bertajuk Mahalnya Nilai Saksi Demokrasi digelar oleh Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu di ruang media center KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/2) dihadiri oleh sejumlah perwakilan partai politik. (Foto-foto : Dedy Istanto).
Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol
Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi (kanan) saat menjelaskan mengenai dana saksi untuk partai politik yang menggunakan dana APBN 2014.
Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol
Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron saat hadir dalam diskusi terkait tentang dana saksi partai politik yang menjadi isu hangat menjelang pemilu.
Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol
Ketua DPP PPP Arwani Thomafi saat memberikan penjelasan terkait dengan dana saksi partai politik di ruang media center KPU, Jakarta Pusat.
Diskusi Polemik Dana Saksi Parpol
Komisioner KPU Juri Ardiantoro saat hadir dalam diskusi terkait dengan dana saksi partai politik yang menggunakan dana APBN 2014

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dana saksi untuk sejumlah partai politik (Parpol) untuk pemungutan suara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN) menjadi perbincangan dari sejumlah pengamat pemilu. Hal tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Mahalnya Nilai Saksi Demokrasi“ di ruang media center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Diskusi yang dihadiri oleh Komisioner KPU Juri Ardiantoro, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, Ketua DPP Partai Pembangunan Bangsa (PPP) Arwani Thomafi, dan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan Arif Wibowo, serta pengamat dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Saksi pemungutan suara dari parpol menjadi komponen pelengkap dalam penyelenggaraan pemilu. Meski berharap tidak perlu adanya saksi dari parpol, namun keberadaannya menjadi begitu penting mengingat penyelenggara dalam hal ini KPU di lapangan yang masih diragukan. Sebagian parpol melihat hal tersebut  “dipaksakan” diberlakukan dengan menggunakan dana dari APBN 2014 yang jumlanya sekitar Rp 700 miliar dialokasikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home