Djarot: Belum Ada Laporan Hasil Rapim DKI di Kereta Wisata

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan belum menerima laporan hasil rapat pimpinan (Rapim) yang diikuti Plt Soni Sumarsono beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang diselenggarakan di Kereta Wisata Jakarta-Yogyakarta, hari Jumat 13-15 Januari 2017.

“Tidak ada, belum ada laporan,” kata Djarot saat dikonfirmasi satuharapan.com, hari Selasa (14/2) siang usai Rapim di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah, mengenai hal itu menyatakan hasil dari Rapim saat itu sejalan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Itu sejalan dengan program Pemprov DKI tahun 2017. Ini sambil berjalan. Melaksanakan itu tidak bisa tiba-tiba ada hasilnya, harus sesuai dengan program yang sudah dirancang,” ujar Saefullah, hari Selasa (14/2).

Sebanyak 12 isu penting menjadi topik utama pembahasan dalam rapat kerja di atas Kereta Wisata. Pembahasan dibagi dalam empat bidang Asisten Sekda. Selanjutnya hasil pembahasan akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

Rapat dibagi menjadi tiga sesi. Pertama saat perjalanan menuju Yogyakarta, kemudian di Keraton Yogyakarta, dan perjalanan menuju Jakarta.

Masing-masing asisten terdapat tiga isu pokok yang dibahas. Di bidang pemerintahan isu yang dibahas yakni mengenai revisi Undang Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai Ibukota. Kemudian peninjauan ulang Peraturan Gubernur soal fasilitasi penertiban bidang administrasi pertanahan. Serta perlu dibuatnya Peraturan Daerah mengenai penataan ulang kelembagaan RT/RW dan Lembaga Masyarakat Kota (LMK).

Sementara isu yang dibahas di bawah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup seperti pembuatan pergub yang mengatur pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3RS). Selain itu kendala dalam pembebasan lahan, serta penyelesaian masalah perizinan di bidang pemanfaatan ruang.

Pembahasan di bawah Asisten Perekonomian yakni mengenai isu Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke. Isu lainnya, pembuatan dasar hukum mengenai ornamen Betawi sebagai pengembangan ekowisata nusantara Jakarta-Yogyakarta-Bali, dan pengembangan ekonomi masyarakat di rusun.

Sedangkan untuk Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat membahas efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bagi masyarakat. Kemudian penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Ditargetkan pada 2018, DKI bisa bebas PMKS, dengan penertiban difokuskan di 48 titik zona 1 dan 267 titik di zona 2.

Ada puluhan SKPD yang mengikuti kegiatan ini. Mulai dari Deputi Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala Biro, serta Kepala Badan. Tema pertama yang menjadi pembahasan adalah mengenai pemerintahan.

Paparan pertama dilakukan oleh Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Bambang Sugiyono. Beberapa pejabat yang ikut dalam rapat sesi pertama seperti Saefullah, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Mungkasa, Deputi Gubernur bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, Syahrul Effendi, serta Deputi Gubernur bidang Indagtrans, Sutanto Soehodho.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Agus Suradika, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Dian Ekowati, serta Kepala Biro KDH KLN, Mawardi.

Kemudian, akan dilanjutkan oleh tiga Asisten Sekda lainnya, Asisten bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Gamal Sinurat, Asisten bidang Kesejahteraan Masyarakat, Fatahillah, serta Asisten bidang Perekonomian, Franky Mangatas.