Djarot Pertanyakan Pertanggungjawaban Rp 1 Miliar Per RW

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana Rp 1 miliar per Rukun Warga (RW).

"Yang paling penting adalah bagaimana sistem mekanisme pertanggungjawabannya, karena seluruh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan sampai nanti kayak kasus di provinsi yang lain, sehingga banyak yang terkena kasus hukum. Itu yang paling penting, bukan sekedar duitnya tapi bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya," kata Djarot di Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, hari Rabu (1/2).

Dia juga mempertanyakan asal muasal anggaran terkait program calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tentang program Rp 1 miliar per RW dan bantuan Rp 50 juta per unit usaha jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta.

"Jadi bukan hitungannya Rp 2,7 triliun, tapi persoalannya adalah satu, kalau memang ada program seperti itu sama dengan program bantuan 50 juta per unit usaha dihitung itu berapa nilainya, dipakai sampai Rp 6 triliun, itu anggarannya dari mana?" tutur Djarot.

Mantan wali kota Blitar itu menjelaskan seperti program Rp 1 miliar per desa, beberapa kepala desa menyampaikan kekhawatiran kepada dirinya tentang pertanggungjawaban dana itu.

"Beberapa kepala desa yang datang ke saya ngomong bahwa takut kalau tidak ada pedoman yang jelas. Mereka tidak ingin tersangkut masalah hukum,” tuturnya.

Menurut Djarot, persoalan dari program Rp 1 miliar per RW ke depan adalah upaya agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pada korupsi.

"Ini persoalannya per RW, terus bagaimana mekanisme supaya ini tidak membuat konflik dI lapangan, untuk berebut antar RT (rukun tangga) antar kelompok masyarakat di situ, untuk daerah seperti ini lho ya, jadi ini sebetulnya yang kami maksud," ujarnya. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum