Djarot Tolak Permintaan Pengurus RT/RW Gaji Rp 3,1 Juta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, permintaan agar upah pengurus RT/RW diberikan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Sebesar Rp 3,1 juta mengikuti upah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), tidak dapat dilakukan.

"PPSU itu ‎program padat karya, kalau ketua itu bukan program padat karya. Jadinya enggak boleh gajinya RW dan RT Rp 3,1 juta," kata Djarot di Tangerang, Banten, hari Selasa (31/5).

Djarot mengatakan, Ketua RT/RW dipilih warga karena dianggap sebagai tokoh di lingkungannya. Mereka dilantik Lurah dan bekerja untuk Pemprov DKI secara sukarela. Artinya, ketua RW dan RT yang dipilih itu bukan termasuk kedalam jenis lapangan pekerjaan.

Untuk saat ini, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengurus RT/RW sekitar Rp 900.000 hingga RP 1.200.000 per kepala. Untuk mempertanggung jawabkan uang yang diambil dari APBD tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta pengurus RT/RW untuk memberikan laporan lewat aplikasi Qlue yang harus diunduh ke dalam ponsel pintar mereka yang berbasis android atau iOS minimal tiga kali.

Setiap laporan yang masuk akan dihargai sebesar Rp 10.000. Maka, jika tiga kali laporan dalam sehari, pengurus akan mendapatkan uang operasional sebesar Rp 30.000. Jika dikalikan dalam satu bulan, maka uang operasional yang didapat sebesar Rp 900.000.

Namun, kebijakan ini rupanya diprotes oleh beberapa pengurus RT/RW karena dinilai terlalu merepotkan.

Sementara itu, Djarot meminta agar lurah selalu berkoordinasi dengan pengurus RT/RW terkait aplikasi Qlue sehingga permasalahan yang ada di wilayah bisa langsung dikomunikasikan serta dicari solusi.

"Kalau ada kegiatan Pemprov di lapangan, saya ketemu dengan banyak ketua RW dan RT. Mereka sering cerita gagal paham menggunakan Qlue," kata dia.

Menurut Djarot, para ketua RW dan RT itu bukan tidak mengerti menggunakan aplikasi Qlue. Tetapi mereka belum memahami kegiatan apa saja yang boleh dikirimkan terkait lingkungan mereka ke Qlue. Sehingga kuota mengirim tiga kali sehari atau sebulan mengirim 90 laporan terpenuhi.

"Mereka itu taunya laporan hanya kalau ada masalah di lingkungannya saja, padahal bukan seperti itu. Kalau ada kegiatan yang positif di lingkungannya laporkan saja ke Qlue.‎ Dengan begitu laporan sehari tiga kali itu bisa terpenuhi," kata dia.