DJP Gagal Dorong Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih menilai Direktorat Jenderal Pajak gagal mendorong wajib pajak untuk ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Kita melihat pada periode pertama baru 347.033 orang atau wajib pajak (WP) yang ikut program tax amnesty padahal menurut data Kementerian Keuangan wajib pajak masih kurang bayar sekitar 900.000 WP. Artinya belum sampai setengah wajib pajak belum mau membayar pajak," kata dia kepada satuharapan.com di Jakarta pada  hari Jumat (7/10).

Menurut dia, Direktorat Jenderal Pajak harus membuat tarif pajak di Indonesia terjangkau dan bukan murah karena pemerintah harus sadar bahwa pendapatan per kapita di Indonesia masih kecil dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat.

"Saya melihat pendapatan per kapita Indonesia masih di level 3.500 dolar AS bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita Amerika Serikat di level 45.000 dolar AS tentunya berbeda. Jadi diharapkan kepada petugas pajak jangan mengatakan bahwa tarif pajak di Indonesia masih murah," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis program pengampunan pajak pada periode pertama yang dimulai sejak akhir bulan Agustus hingga bulan September tahun 2016 berhasil mengajak 347.033 wajib pajak (WP) untuk menggunakan haknya.

"Selamat kepada 347.033 wajib pajak yang telah mendapat pengampunan pajak dan saya mengingatkan bahwa momen ini merupakan awal untuk menjadi wajip pajak yang patuh dan mengimbau wajib pajak agar ke depan tidak mengabaikan kewajiban perpajakan rutin," kata Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani.

Dia menjelaskan masyarakat yang mengunakan haknya mengikuti progam amnesti pajak terdiri atas wajib pajak tidak lapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) sebanyak 62.345 WP, Lapor SPT sebanyak 284.679 wajib pajak.

"Dari total 347.033 ada sebanyak 14.135 wajib pajak yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak," kata dia.

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum