DK PBB Desak Pihak di Lebanon Memisahkan Diri dari Konflik Eksternal

PBB, SATUHARAPAN.COM-Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kritik terselubung terhadap Hizbullah Lebanon pada hari Jumat (4/2) tanpa menyebut kelompok yang didukung Iran itu, dan menyerukan semua "pihak di Lebanon" untuk memisahkan diri dari konflik eksternal.

“Anggota Dewan Keamanan meminta semua pihak Lebanon untuk menerapkan kebijakan nyata disasosiasi dari konflik eksternal, sebagai prioritas penting, seperti yang dijabarkan dalam deklarasi sebelumnya, khususnya Deklarasi Baabda 2012,” kata sebuah pernyataan dari Dewan Keamanan, dikutip Al Arabiya.

Deklarasi Baabda diadopsi oleh pemerintah Lebanon di bawah mantan Presiden Michel Sleiman dan menyerukan untuk tidak melakukan intervensi dalam konflik apa pun di luar perbatasan Lebanon.

Hizbullah telah secara terbuka mengakui dan membual tentang partisipasinya dalam perang Suriah, menopang rezim Bashar Al-Assad selama bertahun-tahun sejak pertempuran pecah.

Kelompok itu, yang menjuluki dirinya sebagai perlawanan terhadap Israel dan terhadap apa yang disebut proyek Amerika di kawasan itu, juga diyakini membantu kelompok Houthi Yaman dan milisi yang didukung Iran di Irak.

Dewan Keamanan juga mengutuk serangan berulang-ulang terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah kubu Hizbullah di Lebanon selatan.

Anggota Dewan Keamanan mengatakan keadilan diperlukan terhadap “pelaku insiden tersebut sesuai dengan hukum Lebanon dan konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan 2589 (2021).”

Secara terpisah, para anggota Dewan menyerukan “penyelidikan yang cepat, independen, tidak memihak, menyeluruh, dan transparan” terhadap ledakan di Beirut pada Agustus 2020.

Hizbullah dan sekutu Syiahnya, Gerakan Amal, telah memblokir semua upaya oleh hakim utama yang ditugaskan untuk menyelidiki ledakan tersebut. Sementara itu, Lebanon terus menderita keruntuhan ekonomi dan keuangan, salah satu terburuk dalam sejarah, menurut pejabat Bank Dunia.

Hizbullah dan Gerakan Amal memblokir rapat kabinet selama hampir tiga bulan karena penolakan mereka terhadap penyelidikan ledakan Pelabuhan Beirut.

“Karena penduduk Lebanon menghadapi kebutuhan yang mendesak dan telah menyatakan aspirasi yang sah untuk reformasi, pemilihan umum dan keadilan, anggota Dewan Keamanan mendesak keputusan cepat dan efektif oleh Pemerintah untuk memulai langkah-langkah, termasuk adopsi cepat anggaran yang sesuai untuk 2022 yang akan memungkinkan kesimpulan cepat dari kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF),” kata Dewan Keamanan.

“Selain itu, mereka menegaskan kembali dengan mendesak perlunya menerapkan reformasi nyata yang telah diuraikan sebelumnya yang diperlukan untuk membantu penduduk Lebanon.”

Miliaran dolar bantuan telah dijanjikan ke Lebanon selama bertahun-tahun tetapi bergantung pada reformasi untuk memerangi korupsi dan salah urus. Pejabat Lebanon belum melaksanakan reformasi yang dijanjikan. Sementara pemilihan parlemen dijadwalkan pada bulan Mei, dengan pemilihan presiden akan berlangsung setelahnya.

“Anggota Dewan Keamanan menggarisbawahi pentingnya mengadakan pemilihan umum yang bebas, adil, transparan, dan inklusif seperti yang dijadwalkan pada 15 Mei 2022, memastikan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan sebagai kandidat dan pemilih dalam pemilihan.”

Mereka juga meminta pemerintah untuk memungkinkan Komisi Pengawas Pemilu menjalankan mandatnya, “terutama dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan memulai proses pencalonan calon.” (Al Arabiya)

Editor : Sabar Subekti