DKI Dukung Percepatan Proyek Pembangunan DDT

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung percepatan proyek pembangunan Double Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang oleh Kementerian Perhubungan dan Transportasi RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan ada porsi yang bersifat supporting activity yang diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memperlancar proyek yang dimulai tahun 2013 dengan biaya Rp 5,5 triliun itu. Hal itu terkait pembebasan lahan maupun penertiban bangunan.

"Pemerintah pusat dan pemda ini bersinergi. Ada tugas yang diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan, ada beberapa titik yang nanti akan diidentifikasi dan secara konkret akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta," ujarnya saat meninjau proyek pembangunan DDT Stasiun Manggarai, Tebet, bersama Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, hari Jumat (25/11).

Dia berpendapat sejumlah bangunan perlu dibebaskan, seperti di perlintasan KA Cikini. Selain itu, TPS di Cipinang juga akan terdampak pembangunan DDT. Sebab itu, Pemprov DKI juga akan mencari lokasi lain untuk TPS tersebut.

"Ada di beberapa titik stasiun. Yang jelas paling banyak di Cikini, ada sekitar 18 sampai 20 bangunan yang harus kita ajak kompromi untuk pembebasan. Kemudian ada tempat sampah di sekitar Cipinang, yang lain penertiban saja untuk bangunan di sepanjang perjalanan kereta api," kata Sumarsono.

Ia menambahkan, Pemprov DKI akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan. Sehingga, target beroperasi DDT pada tahun 2019 bisa teralisasi.

"Kalau pembebasan itu pasti ada penggantian. Beda kalau penertiban, karena dipakai untuk kepentingan umum, dan dalam regulasi dimungkinkan itu. Nanti anggaran pembebasan lahan disiapkan," katanya.

Pada kesempatan itu, jajaran Pemprov DKI dan Kementerian Perhubungan RI juga meninjau proyek pembangunan jalur bawah tanah Terminal Manggarai.

Sementara itu, Budi mengatakan, proyek pembangunan DDT dan Stasiun Manggarai teramat penting. Menurutnya, ada 850.000 warga per hari yang menggunakan kereta api, sehingga apabila terlambat dampaknya sangat dirasakan penggunanya.

"Sebulan ini kita dapat banyak laporan keterlambatan. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan 850.000 warga dalam perjalanan dengan kereta setiap harinya. Targetnya 2019 untuk semuanya. Saya juga minta Gubernur tentu untuk menyelesaikan, penertiban dan menyelesaikan pembebasan tanah," kata Budi. (beritajakarta.com)

Editor : Sotyati