DKI Masih Kaji Electronic Road Pricing

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih dalam proses pengkajian dan penelaahan. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan hingga saat ini Pemprov belum menentukan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan mengelola ERP.

"Ini masih dalam pembahasan, nantinya akan dilelang. Masih ditelaah juga apakah nanti akan dipegang BLUD atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah, Red)," ujar Andri aaat dihubungi satuharapan.com hari Selasa (4/8). 

Molornya penerapan ERP diakui karena adanya pembahasan yang kurang matang. Untuk itu, saat ini Dishubtrans tengah mengejar percepatan penerapan sistem tersebut. 

"Pembahasannya harus mateng, tinggal nanti kita ajukan ke level provinsi.  Pengajuan dalam waktu dekat," kata mantan camat Jatinegara itu. 

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ingin membuat sistem ERP secanggih negara Singapura. 

"Saya tidak tahu teknologi mana yang lebih benar mana yang lebih baik. Tapi bagi saya sederhana, Singapura pakai teknologi terakhir apa, atau sedang mengarah ke teknologi apa, kita akan contek," ujar Ahok. 
Ahok mengakui molornya penerapan ERP juga terjadi karena awalnya ada pihak mengajukan rekomendasi sistem yang berbeda penerapannya dengan Singapura. Mendengar rekomendasi ini, Ahok mensinyalir ada permainan di balik pembahasan ERP. 

"Kita lagi suruh beresin, ada berapa permasalahan, ada laporan yang aneh-aneh, ada yang mengatakan mereka mulai mencoret, mengarahkan spesifikasi bukan seperti Singapura, padahal arahan saya sangat jelas," kata Ahok. 

"Kalau mengarahkan bukan mencontek Singapura, wah ini bahaya berarti ada permainan," Ahok menegaskan. 

Namun demikian, mantan politikus Gerindra itu meyakini penerapan ERP akan terealisasi selambat-lambatnya tahun depan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja