DKI Terima Sumbangan Lima Unit Truk Sampah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima sumbangan lima unit armada truk sampah dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Persero, Senin (11/5) pagi. Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur PT Pelindo II, RJ Lino kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sumbangan armada truk sampah dari PT Pelindo (Persero) ini rencananya akan dioperasikan di wilayah Jakarta Utara.

“Ini nanti truk khusus untuk daerah Kota, Jakarta Utara. Ya kami terima kasih namanya juga dikasih,” ujar Ahok saat ditemui seusai serah terima truk sampah di Pendopo, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin pagi.

Sumbangan truk sampah tersebut menurut mantan Bupati Belitung Timur ini telah menjadi semangat baru bagi Dinas Kebersihan dan perangkat darah setempat untuk mewujudkan Jakarta yang bersih dan nyaman untuk dihuni.

Perangkat daerah setempat diharapkan dapat mengawasi pengoperasian truk-truk sampah yang telah diterjunkan di wilayahnya. Truk sampah tersebut akan dioperasikan di bawah naungan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

“Kami akan mulai pendelegasian buat camat dan aparat daerah di sana. Jadi kalau semua wilayah kotor, yang disalahkan pertama itu pasti lurahnya. Supervisinya camat. supervisinya lagi wali kota. Fungsi SKPD menjadi semacam konsultan dan kontraktor,” ujar Ahok.

Sementara itu, untuk menghindari penyalahgunaan truk oleh oknum-oknum supir yang kerap merugikan berbagai pihak karena tidak berkendara sesuai SOP, Ahok memastikan akan memasang GPS (Global Positioning System) di tiap-tiap armada.

“Saya tidak mau supir jemput-jemput sampah seenaknya,” Ahok menegaskan.

Ia juga memastikan tidak akan mengoperasikan lagi truk-truk sampah yang rusak dan tidak layak beroperasi. Namun demikian, diberhentikannya truk tak layak berkendara harus disertai dengan peremajaan armada yang dimiliki Pemprov.

Peremejaan truk di Pemprov DKI ini diakui mantan politikus Gerindra tersebut terkendala birokrasi. Selama ini, DKI menurut Ahok lebih senang menyewa armada dibandingkan membeli. Hal ini diakui cukup merugikan, apalagi biaya sewa yang mencapai Rp 400 milar per tahun hampir setara apabila dikalkulasi jumlahnya dengan harga beli armada yang diperkirakan bernilai Rp 500 juta untuk tiap-tiap armada.

“Kalau kamu punya Rp 400 miliar buat sewa, kan kamu sudah dapat 800 unit bus. Alasannya karena beli truk itu ngurursnya lama. Ini memang tidak niat (beli, Red). Ada sesuatu yang aneh di Jakarta,” ungkap DKI 1 itu.

Untuk itulah, adanya sumbangan dari CSR ini diakui dapat meringankan beban sewa truk sampah oleh Pemprov DKI yang dinilai merugikan. 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja