Dongkrak Modal Pelaku Usaha Kecil, PT Jamkrida Dibuka di DKI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya meluncurkan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta yang secara langsung diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dengan diresmikannya badan usaha milik daerah (BUMD), Ahok berharap, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh kredit yang mudah.

Selama ini, diakui kendala UMKM untuk meningkatkan omset penjualan adalah akses permodalan berupa kredit atau pembiayaan ke perbankan maupun ke lembaga keuangan bukan bank. Penyebabnya, UMKM tak paham mekanisme perkreditan atau pembiayaan. Persyaratan perbankan atau bukan bank dalam penyediaan agunan tambahan pun tak terpenuhi. Permasalahan manajemen, keuangan, produksi, dan akses ke perusahaan besar juga menjadi persoalan utama.

"Harapan saya kepada PT Jamkrida DKI ini sangat besar. Pelaku UMKM di Jakarta ini kan banyak jumlahnya, tapi tak semua bisa mendapatkan akses kredit," kata Ahok saat peresmian PT Jamkrida DKI, di Balai Kota DKI, Jumat (28/8).   

Sejak 28 Agustus 2015, PT Jamkrida Jakarta secara resmi beroperasi di Ibukota dengan modal dasar Rp 400 miliar dan modal setor sebesar Rp 100 miliar yang kepemilikan saham mayoritas sekaligus pengendali sebesar 95 persen oleh Pemprov DKI dan sisanya sebesar lima persen oleh PD Pasar Jaya.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), coverage penjaminan diatur dalam penetapan gearing ratio. Dengan modal setor Rp 100 miliar, PT Jamkrida Jakarta dapat menjamin kredit atau pembiayaan maksimal sebesar Rp 1 triliun untuk bisnis UMKMK produktif.

Direktur Utama PT Jamkrida DKI, Chusnus Ma’arif, mengatakan PT Jamkrida dan Bank DKI akan bersinergi menjamin kredit UMKM. Selain itu, PT Jamkrida juga akan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DKI agar mudah mendapat akses data pelaku usaha. 

Editor : Sotyati