DPP PKB Minta DPR Bentuk Pansus Beras Plastik

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Komisi IV Daniel Johan (kiri) saat menyerahkan empat Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) FPKB kepada Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini (kanan) untuk mendorong DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) beras plastik/palsu saat gelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/5) (Foto-foto: Dedy Istanto).

Ketua Fraksi PKB Helmy Faisal Zaini (tengah) saat memberikan pernyataan terkait dengan masalah pemberitaan beras plastik di masyarakat didampingi anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan (kiri) dan Rohani (kanan) dari Komisi III saat menggelar jumpa pers di kantor DPP PKB Jakarta Pusat.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKB Acep Adang Ruhiat saat memberikan keterangan terkait dengan pihaknya dalam hal ini Komisi IV akan mengundang Kementerian Pertanian untuk menggelar rapat kerja pada Selasa (26/5) membahas masalah beras plastik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III, IV, dan VI dari Fraksi PKB bersama Ketua Fraksi PKB saat menggelar jumpa pers untuk mendorong DPR segera membentuk Pansus mengenai persoalan beras plastik di kantor DPP PKB Jakarta Pusat.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) minta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas beras palsu atau plastik.

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraski PKB Komisi IV yang terdiri dari Daniel Johan, Acep Adang Ruhiat, serta dari Komisi VI DPR RI Neng Eem Siti Marhamah, dan M. Nasim Kan serta Rohani dari Komisi III di kantor DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/5).

Anggota fraksi PKB meminta kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) yang juga Ketua FPKB Helmy Faisal Zaini untuk segera mendorong DPR RI membentuk Pansus terkait permasalahan beras plastik. Fraksi PKB menilai bahwa adanya pemberitaan mengenai peredaran beras palsu di masyarakat sangat meresahkan dan ancaman bagi masyarakat.

Daniel Johan mengatakan sebentar lagi sebagian masyarakat khususnya umat Islam akan memasuki bulan puasa dan Idul Fitri, dimana kebutuhan pokok seperti beras akan sangat dibutuhkan. Bila persoalan tersebut dibiarkan dan tidak dapat teratasi maka akan terjadi keresahan di mana-mana, untuk itu kami dari fraksi PKB mendorong agar DPR dapat membahas masalah ini.

Sementara Acep Adang Ruhiat menambahkan pada Selasa (26/5) besok Komisi VI akan mengundang Kementerian Pertanian untuk menggelar rapat kerja membahas persoalan beras plastik yang beredar di masyarakat.

DPP PKB meminta empat Kapoksi FPKB yaitu Kapoksi Komisi III, Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi IX untuk mendorong DPR RI membentuk Pansus beras plastik/palsukarena dinilai telah melibatkan banyak pihak yang saling terkait. Kondisi ini memerlukan penanganan secara konfrehensif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan.

Upaya langkah perlu dilakukan untuk memastikan agar masyarakat Indonesia dapat memasuki masa puasa dan Idul Fitri dengan tenang dan teduh tanpa ada keresahan secaras sosial. Diharapkan dengan adanya Pansus tersebut dapat mengungkap serta mengetahui siapa pelakunya agar ditindak sesuai hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja