DPR Akan Evaluasi Impor Beras

MAKASSAR, SATUHARAPAN.COM - Komisi VI DPR yang membidangi ruang lingkup industri, investasi, dan persaingan usaha akan mengevaluasi kebijakan impor beras yang diambil Kementerian Perdagangan.

"Kita akan evaluasi kebijakan Kementerian Perdagangan yang melakukan impor beras tambahan lima ratus ribu ton tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Natawijaya, di Makassar, Jumat (25/5).

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog terkait evaluasi ini.

Menurut dia, Sulawesi Selatan sebagai daerah lumbung pangan dapat menjadi gambaran kondisi penyediaan beras secara nasional.

Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tim Komisi VI DPR ke Pasar Terong, salah satu pasar terbesar di Kota Makassar, Komisi VI DPR menemukan harga beras relatif lebih murah dibandingkan daerah lain yang tidak surplus.

"Sulawesi Selatan surplus dan bisa menjadi penyedia beras bagi daerah lain," ujarnya.

Komisi VI DPR juga menemukan bahwa di wilayah ini, masyarakat lebih memilih membeli beras premium dibandingkan beras Bulog, meskipun harganya lebih mahal. "Ini juga menjadi masukan bagi Bulog agar juga memperhatikan kualitas berasnya," kata dia. (Antara)

Editor : Melki Pangaribuan