DPR Desak Pemerintah Kirim Nota Protes ke Timor Leste

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Mahfuz Sidik, mengatakan pemerintah harus melakukan nota protes resmi  terkait sengketa perbatasan di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

"Jika dugaan tersebut benar pemerintah harus melakukan nota protes resmi dan mendesak pihak Timor Leste untuk membentuk tim investigasi bersama," kata Mahfuz Sidik, saat dihubungi wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, hari Selasa (19/1).

Menurut Politikus PKS ini, Jika hasil temuan tim tersebut membuktikan dugaan itu, pihak Timor Leste punya kewajiban sesuai kesepakatan awal, untuk mengosongkan daerah tersebut.

"Pihak Timor Leste punya kewajiban sesuai kesepakatan awal, untuk mengosongkan daerah tersebut," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Andika Pandu Puragabaya mengatakan, pemerintah tidak main-main menyangkut soal perbatasan.

"Presiden harus segera mengirim nota protes dan mengirim utusan membicarakan masalah ini," kata dia, hari Selasa.

"Ini masalah kedaulatan tidak bisa ditawar," dia menambakan.

Andika berharap pemerintah mengirim perwakilan yang tangguh ke Timor Leste untuk menyelesaikan masalah perbatasan.

Namun, kata Andika, jangan sampai Indonesia kalah dalam diplomasi

"Kita belajar dari pengalaman, tim diplomasi kita beberapa kali tidak diuntungkan. Kita harus menelan pil pahit. Ini jangan terulang dalam diplomasi ini," katanya.

Andika berpendapat  pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk TNI terutama pada pos penjagaan antar negara.

"Kalau pengaman kuat negara lain tidak berani macem-macem," katanya.

Menurut Andika pemerintah harus ada upaya serius seperti membuat sistem penyelesaian yang baik.

Selain itu, kata Andika Komisi I akan ada agenda kunjungan keperbatasan tersebut untuk melihat lokasi.

"Kita ada agenda ke perbatasan, nanti kita akan lihat lokasinya. Kita akan tanyakan juga masalah ini pada panglima TNI dan Menteri Luar Negeri," katanya.

Editor : Eben E. Siadari