DPR Dukung Pemerintah Melayangkan Nota Protes Ke Tiongkok

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Mahfudz Siddiq mendukung pemerintah Indonesia yang melayangkan nota protes kepada pemerintah Tiongkok terkait masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik negara itu ke kawasan perairan Natuna, Provinsi Kepualuan Riau.

"Saya mendukung nota protes pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) kepada pemerintah Tiongkok dalam kasus pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan dan armada coastguard Tiongkok," kata Mahfudz saat dihubungi wartawan, di Jakarta, hari Selasa (22/3).

Menurut Mahfudz kasus ini merupakan pelanggaran serius pihak Tiongkok semestinya menjaga bangunan kepercayaan (trust building) dengan Indonesia.

"Insiden pelanggaran ini bisa menggoyahkan pondasi bangunan kepercayaan kedua negara yang sedang dibangun. Pemerintah Tiongkok harus sungguh-sungguh merespon nota protes Indonesia ini. Jika tidak maka Tiongkok akan bisa kehilangan teman dalam peran-peran yang sedang dikembangkannya di kawasan ini," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan dalam Insiden di laut Natuna yang melibatkan Kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kapal patroli pantai Tiongkok mengisyaratkan dua hal penting.

Pertama, kata Tantowi  aktivitas pencarian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok ternyata diback up oleh pemerintahnya.

"Kedua, pemerintah Tiongkok ternyata tidak begitu sreg dengan ketegasan kita dalam mengamankan perairan kita dari berbagai pencurian," kata dia.

Untuk itu, kata Tantowi Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi pemerintah Joko Widodo bahwa pemerintah Tiongkok  yang katanya ingin menjadikan Indonesia sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan Indonesia.

"‪Semangat KKP dan TNI AL untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan kita dari berbagai pencurian tidak boleh kendor.  Kegiatan patroli di lautan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan. Pihak Tiongkok awalnya mengklaim sebagian perairan Natuna masuk wilayahnya. Namun setelah protes keras Indonesia, mereka akhirnya mengakui. Itu artinya, titik-titik kosong di lautan harus diantisipasi agar tidak diklaim negara lain," katanya.

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Tiongkok

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai  dengan masuknya kapal penangkap ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard atau keamanan laut milik negara itu ke kawasan perairan Natuna pemerintah Indonesia jangan menganggap remeh insiden tersebut.

"Tiongkok diduga lagi bangun poros Maritim dan kita dalam kerangka pembangunan poros Maritim. Tiongkok meletakan Natuna dalam peta mereka dan sekarang mereka mulai mengambil itu, Jadi pemerintah jangan anggap remeh hal itu dan jangan serahkan ke Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Karena Susi Menteri teknis, Kelautan," kata dia.

Selain itu, kata Fahri bahwa dalam  persoalan Natuna ada politik regional, militer, pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi penonton.

"Pemerintah harus ada sikap yang jelas dalam masalah ini. Pilihan-pilihan politik dan ekonomi pemerintah setahu saya tidak pernah dibahas dalam kerangka persaingan negara besar," katanya.

Editor : Eben E. Siadari