Loading...
RELIGI
Penulis: Martahan Lumban Gaol 19:40 WIB | Selasa, 03 Februari 2015

DPR Heran Bimas Kristen Tak Punya Program Kerukunan

Ditjen Bimas Kristen Kemenag tidak berkomentar soal penutupan GKI Yasmin.
Suasan RDP Komisi VIII DPR dengan Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Kemenag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2). (Foto: Martahan Lumban Gaol)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII DPR Jalaluddin Rakhmat mengkritisi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen Kementerian Agama yang hanya mempermasalahkan minimnya anggaran, namun tidak memiliki program kerja untuk membangun kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Menarik pemaparan dari Dirjen Bimas Kristen Kemenag (Oditha R Hutabarat) tadi yang beberapa kali mengatakan bahwa anggaran untuk melaksanakan program kerja kurang, tapi entah luput dari perhatian saya, tidak ada anggaran yang diperuntukkan pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia,” kata Jalaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Kemenag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Menurut pencermatannya dalam RDP tersebut, dia mengaku hanya mendengar Dirjen Bimas Buddha Kemenag yang memiliki program pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia, sementara empat dirjen bimas di Kemenag lainnya tidak.

Namun demikian, termasuk Dirjen Bimas Buddha Kemenag, tidak memasukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembangunan kerukunan umat beragama di Indonesia. “Menariknya, justru Dirjen Bimas Buddha Kemenag menyebutkan memiliki 28 unit kendaraan bermotor, itu terlalu spesifik untuk dicantumkan,” kata Jalaluddin.

“Sementara di Dirjen Bimas Kristen Kemenag tadi disebutkan ada program pembangunan kerukunan di internal, tapi itu juga tidak disebutkan jumlah anggaran yang dibutuhkannya,” politisi PDI Perjuangan itu menambahkan.

Menurut Jalaluddin, bila melihat situasi dan polemik yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini, seharusnya dirjen bimas di Kemenag bisa lebih memperhatikan hal tersebut. Terutama sebagai langkah mewujudkan program Nawa Cita Presiden Jokowi.

Tak Ada Isu Gereja

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengaku bahagia dengan pemaparan Oditha R Hutabarat. Ia mengaku, sebagai pemeluk agama Islam bahagia karena Dirjen Bimas Kristen Kemenag tidak menyindir isu-isu tentang penutupan gereja, yang banyak melibatkan umat Muslim.

“Saya tidak tau apakah ini merupakan usaha untuk membahagiakan kami saja sebagai umat Islam. Saya kira Ibu (Oditha R Hutabarat) bisa memberi perhatian lebih pada kehidupan umat beragama, interfaith, dan dialog antar umat beragama bisa diberi anggaran khusus,” kata Jalaluddin.

Tonton Film PK

Sementara anggota Komisi VIII dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengajak seluruh dirjen bimas di Kemenag untuk menyaksikan film PK karya Rajkumar Hirani yang memperlihatkan cara agama menjadi sarana perdamaian. Menurut dia, dengan begitu maka akan terbuka pemikiran dan tidak melihat agama secara statis lagi, hanya dari angka ke angka.

“Dengan demikian maka ditjen bimas di Kemenag mampu merespon keadaan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar politisi PKB itu.

“Kalau hanya sekedar menjadi birokrat saja, jangan bingung bila penutupan gereja dan dakwah kebencian tersebar di tengah masyarakat,” dia menambahkan.

Maman mengaku kecewa Dirjen Bimas Kristen Kemenag tidak menjadikan masalah penutupan gereja sebagai prioritas. “Saya juga belum pernah mendengar Ditjen Bimas Kristen Kemenag berkomentar soal penutupan GKI Yasmin, atau Ditjen Bimas Buddha Kemenag menanggapi soal pem-bully-an yang dilakukan sejumlah oknum di media sosial Facebook,” tutur dia.

Menurut Maman, seharusnya jajaran Kemenag mampu mengantisipasi kekerasan agama terjadi di Indonesia. Sebab, selama Kemenag tidak bisa menghadirkan agama dalam kehidupan bernegara, Indonesia akan mengalami kesulitan.

“Selain itu, perlu juga dimana diletakkan posisi teman-teman yang memeluk agama leluhur,” kata dia.

Program Bimas Kristen

Dalam RDP dengan Komisi VIII DPR, Oditha R Hutabarat selaku Dirjen Bimas Kristen Kemenag memamparkan rencana kerja tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2015 yang menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Berdasarkan kesepakatan, telah ditetapkan rencana kerja pemerintah Ditjen Bimas Kristen Kemenag tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 301.855.450.000.

Adapun kegiatan rencana kerja pemerintah Ditjen Bimas Kristen Kemenag untuk bidang pendidikan Kristen, pertama, bantuan siswa miskin program Wajardiknas tingkat Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), bantuan Bantuan Operasional Sekolah SDTK, SMPTK, dan SMTK.

Selanjutnya, bimbingan teknis kurikulum 2013 bagi guru dan pengawas, peningkaran mutu penegerian SDTK, SMPTK, dan SMTK. Lalu ada tunjangan profesi dosen PNS dan non PNS, tunjangan profesi guru PNS dan non PNS.

Kemudian, bantuan rehabilitasi ruang kelas seperti sarana pendidikan dan operasional SDTK, SMPTK, dan SMTK. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dan dosen, sarana dan prasarana perguruan tinggi agama Kristen, peningkatan kualitas tenaga teknis kependidikan dan administrasi, bantuan bidik misi atau mahasiswa miskin, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Terakhir, pangkalan data dan BKD PTT/AK.

Di bidang keagamaan, Ditjen Bimas Kristen Kemenag memiliki enam program, yakni penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional 2015 di Maluku, pengadaan kitab suci, bantuan pembangunan rumah ibadah, bantuan peralatan dan sarana ibadah, bantuan operasional lembaga keagamaan Kristen, bantuan penyuluh non PNS.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home