DPR Ingin Bakamla Sebagai KPK di Laut

Prajurit TNI AL berjaga di atas kapal KRI Tarihu 829 yang berpatroli di sekitar Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/8/2015). Patroli memantau aktivitas di perairan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka Malaysia tersebut bertujuan untuk mencegah aksi kejahatan seperti pencurian ikan, perampokan dan mengantisipasi terorisme serta penyelundupan dan perdagangan senjata. (Foto:Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Hanafi Rais, menginginkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di laut.

"Kita ingin Bakamla jadi KPK di laut, penegak hukum di laut karena terkait Bakamla menyangkut 14 kepentingan misalnya Sekretariat Negara, jaksa, polisi intelijen dan lain-lain sehingga perlu payung hukum yang jelas dan berwibawa," kata Hanafi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Bakamla di, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari Kamis (28/1).

Menurut Hanafi, Bakamla selama ini menggunakan UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan sementara itu fungsi institusi tersebut sangat besar dan strategis, bukan hanya menjaga perairan namun transnasional.

"Komisi I DPR akan merumuskan kelembagaan Bakamla menjadi mitra kerja Komisi I yang sifatnya strategis bukan hanya mengurusi teknis dan operasional. Bakamla bukan hanya menjaga perairan namun transnasional karena kita mengurusi perdagangan ikan ilegal dan mewujudkan poros maritim dunia," kata dia.

Selain itu, kata Hanafi, Bakamla harus memiliki wibawa dan kepastian legislasi serta payung hukum untuk memiliki komando, dukungan anggaran untum melaksanakan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan poros maritim dunia.

"Kami menilai 'leading sector' ada di Bakamla," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari