DPR Minta Pemerintah Bersinergi Tangani Kebakaran dan Asap

Langit Singapura terlihat diselimuti kabut pada 9 Oktober 2015. Sebuah kelompok yang memayungi bank-bank lokal serta asing di Singapura mendesak anggotanya agar menjadikan "pembangunan berkelanjutan" sebagai bagian dari syarat pinjaman, guna meningkatkan tekanan pada perusahaan-perusahaan sehubungan dengan kebakaran akibat pembukaan lahan di Indonesia. AFP PHOTO/Roslan Rahman

Seorang petugas memberi signal cahaya di tengah kabut asap saat bertugas di areal parkir pesawat Bandara Sultan Mahmud Baddarudin (SMB) II di Palembang, Sumsel, Senin (5/9). Kabut asap yang menyelimuti Bandara SMB II Palembang membuat jarak pandang di lintasan pesawat mengalami penurunan hingga 0,6 km. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Suasana jalan raya dari Batam Centre ke Nongsa dibalut kabut asap akibat kebakaran hutan yang pekat di Batam, Kepri, Selasa (6/10). Kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan mengganggu lalu lintas kendaraan, saat ini kabut asap telah sampai ke Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. ANTARA FOTO/Yuli Seperi

Kabut asap terus menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Senin (5/10). Darurat Pencemaran Udara akibat Kebakaran Lahan dan Hutan di Provinsi Riau sudah berlangsung lebih dari 30 hari, namun kondisi udara terus diselimuti asap dalam level "Berbahaya" akibat asap kiriman dari kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. ANTARA FOTO/FB Anggoro

Ibu-ibu bermain dengan bayi mereka di ruang Posko Evakuasi Balita terdampak kabut asap di aula Kantor Wali Kota Pekanbaru, di Pekanbaru, Riau, Rabu (7/10). Lima bayi dan satu orang balita masih bertahan di posko evakuasi karena kualitas udara di Pekanbaru masih berada pada level berbahaya dan tidak sehat. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto minta pemerintah bekerja sinergi untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kabut asap.

Agus mengatakan kinerja yang tidak sinergi selama ini dikarenakan kementerian bekerja sendiri-sendiri, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Politikus Partai Demokrat itu dalam pernyataan yang dilansir Antara, pada hari Jumat (9/10), menilai pemerintah tidak perlu mengurusi hal kecil terlebih dahulu, namun fokus menuntaskan masalah kebakaran dan dampak asap.

Agus menambahkan saat ini ada warga di daerah Riau dan Kalimantan yang sudah terkena penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) yang meminta segera Kementerian Kesehatan mensinergikan bantuan berupa oksigen atau lainnya. Mengenai bantuan dari pihak asing, Agus menilai hal itu memang sudah sepatutnya diterima Pemerintah, terlebih negara yang menawarkan bantuan adalah negara terkena dampak asap.

Pemadaman dan penanganan asap harus menjadi fokus jangka pendek Pemerintah. Sementara untuk jangka panjang, DPR akan memperhatikan penguatan legislasi undang-undang (UU) tentang lingkungan hidup, terutama pasal mengenai larangan pembakaran lahan, kearifan lokal, dan sebagainya.

Kalangan DPR sendiri saat ini telah mewacanakan pembentukan panitia kerja (Panja) kabut asap, yang menurut Agus penting untuk mendorong keseriusan pemerintah mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. “Dengan dibentuknya panja, kita dorong pemerintah untuk sangat serius. Sekarang pemerintah belum serius, buktinya belum ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya. (Ant)

Editor : Sotyati