DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Penghentian Raskin

PEKANBARU, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Jon Erizal, minta Kementerian Sosial mengkaji ulang kebijakan penghentian penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin), karena dikhawatirkan akan berdampak mendorong kenaikan inflasi.

"Menerapkan kebijakan perlu evaluasi, jangan tergesa-gesa," kata Jon di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara Minggu (21/12).

Dia mengakui baru menerima masukan dari Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, bahwa penghentian raskin diganti dengan bantuan tunai akan berpengaruh mendorong inflasi. Karena uang tunai yang diterima keluarga miskin rawan digunakan untuk kebutuhan lain di luar kebutuhan membeli beras.

Sementara, terang dia, beras adalah salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar selain cabai merah di provinsi penghasil sawit ini.

"Kalau kebijakan itu akan memicu inflasi, maka perlu dikaji dulu," ujar dia.

Dia mengaku kedatangannya ke dapil-nya guna menerima berbagai masukan dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat Riau. Salah satunya keluhan tentang akan dihentikannya penyaluran raskin tahun 2015.

Jon juga berjanji masukan ini akan dibahas pada sidang di Komisi XI DPR. Sehingga hasilnya akan disampaikan kepada Kementerian Sosial.

Menurut Politisi PAN itu, seharusnya pemerintah tidak terburu-buru menghapuskan sebuah program yang selama ini sudah berhasil dijalankan. Meski ada kelemahan, kekurangan harusnya dievaluasi dan dicarikan solusi bukan tiba-tiba dihentikan.

"Kalau ini memang penyebab inflasi baiknya penghentiannya ditunda dulu," kata Jon.

Apalagi, kata dia, beras adalah kebutuhan utama masyarakat, jika tidak terpenuhi akan ada gejolak yang berdampak ke semua sektor baik ekonomi, bisnis serta keamanan.

Pemimpin Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Riau, Mahdi Muhammad mengakui, isu kebijakan penghentian penyaluran raskin menjadi bantuan tunai membuat pihaknya selaku koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau khawatir, karena ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Karena harga beras tidak terkendali sebab sebahagian Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang selama ini mengonsumsi raskin akan masuk ke pasar. Sehingga permintaan beras meningkat. Tidak ada lagi beras raskin yang murah.

"Jadi kami titip kepada Komisi XI agar raskin tetap dibagikan, selain menjaga stabilitas ekonomi juga inflasi," kata dia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja