DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Layanan Kesehatan Haji

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi VIII Dewan Perwakilaran Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta pemerintah bersungguh-sungguh meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

Hal ini, kata Saleh harus sejalan dengan program pemerintah yang memprioritaskan pemberangkatan jemaah lansia. Jemaah lansia tentu lebih beresiko terhadap berbagai penyakit.

"Dalam kunker minggu lalu, kami meninjau BPHI (balai pengobatan haji Indonesia). Terus terang tidak ada yang baru. Fasilitasnya tidak jauh beda dari tahun lalu. Sementara, fasilitas tahun lalu itu saja masih jauh dari memuaskan,” kata Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulau siaran pers yang diterima wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (11/4).

Semestinya, kata Saleh balai pengobatan haji Indonesia sudah mengarah pada standar internasional. Itu merupakan salah satu aspek yang dituntut dan dipersyaratkan oleh pemerintah Saudi. Sayangnya, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu.

"Balai pengobatan dan kesehatan mestinya mengikuti standar Joint Commission Internasional (JCI). Itu menyangkut fasilitas, tenaga medis, kebersihan, dan termasuk desain ruangan perawatan. Jujur saja, BPHI kita di Saudi masih jauh dari standar itu,” kata dia.

Dalam konteks itu, kementerian kesehatan diminta melengkapi sarana prasarana BPHI di tanah suci. Termasuk penyediaan mobil-mobil ambulans yang siaga 24 jam pada musim haji. Ini penting terutama menghadapi musim haji yang diperkirakan jauh lebih panas dari tahun lalu.

"Tahun lalu, ada beberapa mobil ambulans yang tidak bisa beroperasi. Tahun ini, semua mobil itu mestinya sudah diperbaiki. Bahkan kalau perlu harus ditambah sesuai dengan rasio jumlah jamaah haji Indonesia yang lansia dan risti,” kata dia.                                                                

Editor : Bayu Probo