DPR: Pemerintah Cari Masalah Mengungkit Tragedi 1965

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon, mengatakan pemerintah sama saja mencari-cari pekerjaan dengan mengungkit kembali Tragedi 1965.

“Apalagi ini dikaitkan nanti mau ada rencana kompensasi atau permintaan maaf. Saya pikir ini justru akan menciptakan konflik horizontal,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Selasa (19/4).

Fadli Zon pun mengkritik penyelenggaraan simposium nasional Tragedi 1965 yang digelar pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi, dan lembaga-lembaga lain.

“Dengan menggelar simposium nasional Tragedi 1965, pemerintah menciptakan masalah baru. Saya heran dan penasaran, apa maksud pemerintah menggelar simposium nasional Tragedi 1965 tersebut,” kata dia.

Fadli Zon menilai kegiatan itu hanya akan menciptakan masalah baru. Masalah kasus 65 itu menurut saya sudah selesai,” dia menambahkan.

Fadli Zon tidak setuju jika Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada keluarga atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Bakal menggugat Presiden Jokowi jika orang nomor satu di Indonesia itu meminta maaf ke keluarga maupun simpatisan PKI nantinya. Nanti kalau minta maaf pasti akan digugat, saya termasuk yang akan menggugat,” kata dia.

Fadli Zon berpendapat permintaan maaf ke keluarga maupun simpatisan PKI itu bakal menimbulkan persoalan sejarah maupun persoalan hukum.

“Persoalan komunisme sudah selesai. Dan paham atau ajaran komunisme, tidak boleh berkembang di negara Pancasila. Saya kira enggak bisa, meminta maaf terhadap siapa? Memangnya yang menjadi korban itu siapa? ‎Yang membunuh para jenderal itu orang PKI, kemudian ada pembalasan, jadi enggak bisa mereka menempatkan diri sebagai victim, itu juga pelaku, jadi ini masalahnya,” kata dia.

Editor : Sotyati