DPR Perkuat Penyelidikan Kasus Pelindo II

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat membentuk Panitia Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Panja Pelindo) II. Kesepakatan yang merupakan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada hari Kamis (10/9) itu bertujuan untuk mengungkap berbagai persoalan terkait kinerja keuangan dan korporasi.

Namun, di sisi lain, Komisi III DPR RI tengah menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, dimana Komisi III DPR RI akan menggaet Komisi V, Komisi VI, Komisi IX, dan Komisi XI, untuk bergabung mengusut berbagai permasalahan di PT Pelindo II.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku tidak masalah dengan langkah Komisi VI DPR RI membentuk panja Pelindo II. Menurut dia, Panja dan Pansus memiliki sifat yang berbeda dan keduanya dapat jalan bersama.

"Tidak masalah kalau komisi lain membuat Panja. Pansus sifatnya lintas komisi, Panja sifatnya sektoral. Jika tidak ada masalah, keduanya berjalan bersamaan," kata Masinton kepada sejumlah wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Kamis (17/9).

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, menyebut pembentukan Panja dan Pansus yang terkait dengan Pelindo II tidak akan saling bertentang, malah akan saling mengisi satu sama lain.

"Jadi kan bisa saja tiap Komisi terkait nantinya buat panjang sesuai bidangnya masing-masing. Nanti hasil temuannya diinduksikan (disatukan) di Pansus," ujar Arsul.

Bahkan Komisi IX DPR RI, dia melanjutkan, sudah memepertimbangkan untuk membuat Panja sendiri. Dimana komisi pimpinan Dede Yusuf tersebut akan mengkaji masalah ketenagakerjaan di PT Pelindo II.

"Mereka akan mengkaji dari sisi ketenagakerjaannya," ucap Arsul.

Fokus Awasi BUMN

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dodi Reza Alex Noedin mengklaim pembentukan Panja Pelindo II akan membantu pembentukan Pansus yang tengah diinisiasi komisi bidang hukum Gedung Parlemen Senayan. "Ini justru bisa membantu Pansus," ujar dia.

Menurut Dodi, Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR RI akan lebih fokus pada pengawasan tugas PT Pelindo II sebagai BUMN. Hal tersebut sesuai dengan tugas Komisi VI DPR RI, yakni mengawasi BUMN.

"Ini sesuai dengan wewenang yang diberikan aturan UU," kata dia.

Dodi melanjutkan, nantinya informasi yang didapat oleh Komisi VI DPR RI akan disajikan ke Pansus. Karena pembentukan Pansus dinilai akan memakan waktu lama.

"Sedang kasus ini sudah bergulir," tutur politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja