DPR RI Upayakan Visi Misi Pemerintah Baru Masuk RAPBN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI), Ahmadi Noor Supit mengatakan tengah berupaya mencantumkan visi dan misi pemerintahan baru di Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2015. Tujuannya, agar pemerintahan selanjutnya dapat menjalankan program dengan lebih efektif setelah dilantik pada Oktober 2014.

"RAPBN 2015 yang menjalankan presiden terpilih, kita berupaya mengakomodir pemikiran itu, visi dan misinya. Walaupun pemerintahan itu belum ada," kata Ketua Banggar DPR RI, Ahmadi Noor Supit, di Jakarta, Rabu (27/8).

Menurut Ahmadi, pembahasan RAPBN 2015 bisa dilakukan tanpa kontribusi dari pemerintahan selanjutnya, tapi akan lebih baik apabila dalam proses pembahasan itu, ada keterlibatan dari tim transisi pemerintahan baru.

"Waktu kita memang terbatas, hanya satu bulan. Saya kira masih cukup waktu, maka tidak ada salahnya kita menunda sedikit, tetapi nanti menghasilkan APBN yang sesuai," kata dia.

Tim transisi tersebut, lanjut Ahmadi, bisa mengusulkan berbagai program baru untuk pemerintahan selanjutnya, melalui perwakilan para fraksi di DPR RI, serta nantinya dibahas dalam forum resmi dengan pemerintah.

"Fraksi-fraksi akan menyampaikan usulan karena ini sifatnya pembahasan. Pemerintah pun sudah punya persepsi yang sama, mudah-mudahan pembahasan tidak akan alot dan bisa menyesuaikan," kata politisi Partai Golkar ini.

Rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah, sepakat untuk menunda pembahasan RAPBN 2015, sambil menunggu pembicaraan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih hasil Pemilu 2014, Joko Widodo.

Sementara, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Olly Dondokambey memastikan penundaan pembahasan RAPBN 2015 dilakukan agar memberikan kesempatan bagi pemerintahan baru untuk mencantumkan program yang belum diusulkan pemerintahan saat ini.

"Tadi pemerintah membuka pintu, kita apresiasi ini, karena eloknya ada komunikasi dengan pemerintahan kedepan. Saya kira masih ada ruang yang bisa ditampung untuk memasukkan visi dan misi Jokowi-JK," ujar dia.

Menurut Olly, program baru yang bisa diusulkan masuk dalam RAPBN 2015 antara lain kebijakan yang terkait dengan pemenuhan kesejahteraan rakyat dalam bidang pendidikan dan kesehatan seperti kartu pintar dan kartu sehat. (Ant)

Editor : Bayu Probo