DPR: Sanksi FIFA Malapetaka untuk Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua DPR RI menyebut sanksi yang diberikan FIFA (Federation Internationale de Football Association) kepada Indonesia, pada Sabtu (30/5) kemarin, merupakan sebuah malapetaka terencana. Karena, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi enggan mencabut SK Menpora No 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui, meskipun telah tiga kali mendapat surat peringatan FIFA.

"Dulu saya pernah menjadi Ketua Komisi X DPR RI, kita ketahui bahwa apa yang terjadi di PSSI ini adalah malapetaka yang direncanakan, kenapa karena sudah ada warning sampai tiga kali tapi Menpora tetep keukeuh, ingin melaksanakan perubahan secara struktural namun tidak memperhatikan nasib PSSI," kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/6).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, sebenarnya tugas pemerintah melalui Kemenpora tidak hanya berfungsi mengatur, melainkan juga melayani dan melindungi. Karena itu, dalam persoalan jatuhnya sanksi FIFA kepada Indonesia, terlihat Kemenpora hanya menjalankan fungsi mengatur.

"Sekarang kita ketahui banyak orang menggantungkan hidup di PSSI, sekarang menjadi sengsara menjadi sulit mendapat ekonomi di sini, misalnya pemain-pemain itu sudah disinyalir bisa jadi 15 ribu orang, kemudian suporter dan lainnya," kata Agus.

Lebih lanjut, menegaskan, Indonesia tidak boleh bangga sanksi yang diberikan itu. "Apa yang bangga kalau kita di-banned (dilarang) kok bangga, ini rasanya perlu diluruskan yang mempunyai kebanggaan. Kita tidak boleh berbangga, karena kita di banned, kita tidak boleh keluar dalam persepakbolaan internasional, boleh nya hanya tarkam saja mosok kita bangga kayak gini, sesuatu pandangan yang keliru," ujar dia.

Ganggu Kesenangan Rakyat

Senada, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ikut menyayangkan sanksi yang akhirnya dijatuhkan FIFA kepada Indonesia. Menurut dia, ini adalah sebuah kemunduruan prestasi olahraga nasional yang harus segera diperbaikan Pemerintah secepatnya. “Patut disayangkan sejarah sepak bola Indonesia semakin buram, ini sebuah kemunduran. Pemerintah harus segera recovery dalam waktu dekat,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

“Ini juga mengganggu kesenangan rakyat Indonesia,” dia menambahkan.

Fadli pun meminta Pemerintah memperbaiki cara pendekatan kepada PSSI, tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Selain itu, Pemerintah juga harus bisa membedakan PSSI berdasarkan pengurus dan institusi. “Pemerintah harus memperbaiki kebijakan terhadap PSSI, jangan didekati secara like and dislike, jangan PSSI yang dikorbankan,” ujar dia.

Editor : Bayu Probo