DPR Tak Setuju Pemangkasan Tunjangan Profesi Guru

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djunjunan, yang lebih populer dengan nama panggilan Ceu Popong, tidak setuju dengan rencana pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.

“Gaji guru di kita kalau dibandingkan dengan gaji guru di negara lain kan jauh. Masa harus dipotong? Kita manusiawi sajalah. Pemotongan boleh-boleh saja kalau memang kondisi keuangan seperti sekarang. Boleh saja, tidak diharamkan. Tapi jangan guru. Kasihan,” kata Ceu Popong saat dihubungi wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari Jumat (26/8).

Politisi Partai Golkar itu berharap para pejabat jangan sampai melakukan korupsi anggaran, yang akan berdampak masyarakat yang akan dirugikan.

“Yang penting pejabatnya jangan korupsi. Terlalu banyak yang dirugikan, jika anggaran dialokasikan untuk yang tidak perlu. Kalau guru, nggak usah tanya lagi. Tapi, memang belum ada rapat resmi dengan kita,” kata dia.

Pada hari Kamis (25/8) Kementerian Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat di Kompleks Parlemen Senayan mengumumkan rencana pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun padan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Perubahan 2016.

“Ya, Menteri Keuangan tidak pernah merasakan kekurangan duit. Tapi, nanti saja, dalam rapat, kalau sudah resmi disampaikan oleh Mendikbud. Sekarang belum disampaikan di Komisi X. Itu baru disampaikan di Komisi XI,” kata dia.

Selama Indonesia merdeka, kata Ceu Popong, baru kali ini APBN Perubahan sampai dua kali dilakukan, dan dua-duanya turun.

“Dulu APBNP itu malah ada kenaikan anggaran, dan satu kali. Baru sekarang sampai dua kali. Itu menggambarkan bahwa manajemen keuangan kita karut-marut,” kata dia.

“Utang kita kalau dihitung-hitung sudah sampai cucu kita. Utang kita itu yang harus menanggung sudah sampai cucu. Bayangkan, bagaimana manajemen keuangan kita. Cobalah kita berkaca pada negara tetangga. Jangan jauh-jauh berkaca, ke Thailand, Malaysia, Singapura saja. Kenapa, India itu negara miskin, lebih miskin dari kita, tetapi tidak punya utang, sementara kita utang sudah sampai cucu kita,” kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi X, Dadang Rusdiana, menilai penghematan itu sifatnya penyesuaian atas kebutuhan ril tunjangan profesi guru, karena sejumlah guru bersertifikasi telah memasuki usia pensiun.

Tentunya, kata Dadang, ada ketidakakuratan perhitungan jumlah guru yang akan disertifikasi tahun ini. “Jadi pada dasarnya tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesi gurunya," kata dia.

Menurut Dadang, Komisi X akan terus mengevaluasi akurasi data guru yang disertifikasi ini. Karena dalam beberapa kunjungan ke daerah selalu terjadi perbedaan data antara Kemendikbud dan daerah. Dan ini tentunya sering berdampak pada mengendapnya dana di kas daerah.

“Seperti di tahun 2015, sekitar Rp19 triliun mengendap di kas daerah. Ini yang akan kita evaluasi. Sehingga di masa sidang ini kita bentuk panja guru dan tenaga kependidikan, agar masalah data dan kebutuhan guru ini terawasi dengan baik,” kata dia.

Politisi Partai Hanura itu menilai tidak akan terpengaruh dalam pemotongan tersebut.

“Nggak ada yang dipotong. Itu guru yang sudah pensiun, dan guru yang belum disertfikasi. Jadi, yang harus hati-hati itu pada akurasi data saja, jangan sampai salah, akhirnya yang sudah mendapat sertifikasi ikut terpotong,” kata dia.

“Penghematan ini kita akan dalami dari rekonsiliasi data. Tentu kita akan cocokan data dari Kemendikbud yang membenarkan adanya pemotongan dengan data yang ada di daerah. Jangan sampai pemotongan ini berdampak pada tidak dibayarkannya tunjangan kepad guru karena salah menganalisis data,” dia menambahkan.

Editor : Sotyati