DPRD DKI Sebut Ahok Suka Ngatur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik menjawab pertanyaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seputar hak angket yang akan diajukan berkenaan dengan kisruhnya anggaran pendapatan belanja daeah (APBD).

Menurut Taufik, pemilihan hak angket adalah hak DPRD.

"Itu hak kami, mau pakai apa, mau pakai angket hak interpelasi itu hak kami," kata Taufik dalam diskusi ‎forum Koordinatorat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta bertajuk "Kemelut APBD DKI Jakarta Berujung ke Mana?" di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Menurut Taufik, sikap Ahok menyikapi keputusan dewan yang memilih hak angket daripada hak interpelasi tidak etis.

"Ahok suka ngatur orang," kata Taufik kepada awak media.

Taufik menegaskan DPRD akan tetap menggunakan hak angket untuk ‘membeberkan’ kesalahan eksekutif terkait APBD.

Taufik  juga mengatakan pernyataan Ahok tentang dana siluman da oknum-oknum nakal di DPRD yang sengaja mengutak-atik APBD tidak memiliki dasar yang kuat. Padahal anggota dewan sudah sudah membantu Pemprov DKI untuk mempercepat poses penyusunan APBD.

Dari hasil pembahasan APBD yang sudah diketok palu 27 Januari lalu dan ditandatangani ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta, Taufik menjelaskan APBD yang dikirim ke Kemendagri dianggap ilegal. DPRD menduga berkas APBD yang diajukan ke Kemendagri bukanlah APBD yang telah disepakati kedua pihak, antara eksekutif dan legeslatif.

Sebelumnya, Ahok menjelaskan dikembalikannya berkas APBD terjadi karena DPRD mengirim surat ke Kemendagri perihal sistem e-budgeting yang sulit diterima berbagai pihak. Ia menduga DPRD mengusulkan kepada Kemendagri untuk tidak menerapkan sistem e-budgeting. Padahal, sistem e-budgeting ini menurut Ahok dapat meminimalisasi permainan-permainan manipulasi dana yang mengarah ke tindak korupsi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja