DPRD DKI: Serapan Anggaran Rendah Indikator Pembangunan Buruk

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rendahnya serapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat berbagai pihak khawatir, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Hingga akhir Juli, serapan DKI untuk belanja langsung baru sebesar Rp 19,12 persen. Anggota dewan komisi A Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman menilai minimnya serapan aggaran merupakan indikator pembangunan yang belum berjalan dengan baik.

“Saya melihat ada beberapa hal yang membuat serapan anggaran minim. Pertama, ada perubahan organisasi yang begitu cepat sehingga siapa pun penggantinya mesti adaptasi dulu sehingga pekerjaan menjadi mundur,” ujar Prabowo saat dihubungi satuharapan.com, hari Senin (3/8).

Selanjutnya, poin kedua yang membuat serapan rendah menurut mantan Direktur Utama PD Pasar Jaya itu ialah ketakutan SKPD melaksanakan lelang dan program yang telah direncanakan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

“Harusnya mereka berani mengeksekusi, kenapa? Karena tahun 2015 ini APBD kan pakai Pergub, jadi yang merencanakan mereka dan yang mengeksekusi mereka,” kata Prabowo.

Konsekuensi rendahnya penyerapan APBD 2015 menurutnya akan berdampak buruk bagi kondisi perekonomian daerah. Inflasi pun dikhawatirkan akan meningkat. Selama Juli pun tercatat inflasi naik 0,62 persen dari bulan sebelumnya.

“Inflasi sekarang kan tinggi. Sekarang kontraktor mau ikut lelang tidak bisa apa-apa, apalagi yang menengah ke bawah, apalagi dengan adanya harga e-katalog mereka tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Memandang buruknya sejarah proses pengesahan APBD 2015 hingga implementasinya, Prabowo merekomendasikan eksekutif untuk terus berinteraksi dengan dewan membahas KUA PPAS untuk selanjutnya diajukan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar perbedaan persepsi ihwal APBD tak terjadi seperti sebelumnya. 

Editor : Bayu Probo