DPRD Temukan Pola Baru Penggelondongan Anggaran oleh Dinas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Priorioritas Anggaran Sementara (PPAS) oleh tim badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI terhadap Dinas Tata Air DKI Jakarta kembali dilakukan setelah Jumat (18/9) lalu ditunda. 

Namun, baru saja dibuka oleh Wakil Ketua DPRD, Ferrial Sofyan, rapat banggar ini terancam ditunda lagi. Penundaan pembahasan diusulkan Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus karena ditemukan adanya pola penggelondongan baru yang dilakukan Dinas Tata Air. 

Bestari menyayangkan dalam pagu anggaran nomor empat draft KUA-PPAS 2016, yang terdapat di Bidang Aliran Timur, terdapat pengadaan anggaran gelondongan.

Pagu anggaran itu yakni Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan  Minyak Pelumas untuk Pompa, Pintu Air dan Saringan Sampah di Aliran Timur senilai Rp 5,5 miliar. 

Pagu untuk Aliran Timur tersebut tidak diperinci layaknya pagu yang direncanakan Bidang Aliran Barat. Dalam pagu Aliran Barat, dijelaskan perencanaan pengadaan yang cukup terperinci. Misalnya untuk pengadaan pompa, terdapat penganggaran untuk Pompa Penjaringan Junction senilai Rp 301 juta, Pompa Mobil di Penjaringan Junction senilai Rp 90,3 juta, Pompa Gate Poglar senilai Rp 301 juta, Pompa Perumnas senilai Rp 903 juta, Pompa Jelambar senilai Rp 903 juta, Pompa Wijaya Kusuma senilai Rp 903 juta, Pompa Tomang Barat senilai Rp 903 juta, Pompa Grogol senilai Rp 120,4 juta, Pompa Teluk Gong senilai Rp 120,4 juta, Pompa Kapuk I dan II senilai Rp 180,6 juta, dan Pompa Tanjung senilai Rp 120,4 juta. 

"Ini pola penggelondongan model baru. Di Aliran Timur. Mengapa Aliran Timur berbeda dengan Aliran Barat? Tidak bisa dilanjutkan pertemuan ini. Ketidaksiapan ini bukan DPRD yang tidak siap, tapi eksekutif yang tidak siap dengan penyajiannya," ujar Bestari di Gedung Serbaguna DPRD DKI, Senin siang. 

Bestari menyarankan tak boleh lagi ada anggaran gelondongan di seluruh dinas. DPRD juga tak menyarankan anggaran disetujui terlebih dahulu baru selanjutnya diperinci. 

"Kami nggak mau anggaran disetujui, baru Bapak kerja. Akhirnya berdampak pada rendahnya serapan," kata dia. 

Editor : Bayu Probo