DPR/DPD Dukung Ada Gereja, Pura, Wihara, Kelenteng di Kompleks DPR

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ade Komarudin mendukung pembangunan rumah ibadah seperti Gereja di Kompleks Parlemen DPR.

“Jadi kalau anggota DPR mau membangun di sekitarnya, saya selaku DPR tentu welcome dan mungkin kita akan fasilitasi,” kata Ade usai menghadiri acara perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di lingkungan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1) malam.

Selain itu, kata Ade dirinya ingin pembangunan rumah ibadah di lingkungan DPR itu ada kompleks tersendiri.

“Kita lihat tanahnya cukup atau tidak, tapi kalau bisa itu kompleks tersendiri, ada Pura untuk tempat ibadah agama Hindu, Gereja tempat ibadah agama Kristen, Wihara, dan Kelenteng  juga,” katanya.

Dukungan senada juga diberikan oleh Ketua DPD Irman Gusman. “Tentu saya mendukung kalau kita inginkan ada rumah ibadah buat bersama. DPR ini rumah kita bersama,” kata Irman.

Irman menegaskan demokrasi Indonesia berbasis Pancasila, yang mempersamakan rakyat di hadapan hukum, dan mengatur bagaimana yang mayoritas melindungi minoritas.

“Dari dulu, saya menjaga kebersamaan itu apa pun ongkosnya. Kita cinta bangsa ini. Kalau mau tetap harmonis, bersama, yakinlah kita akan maju,” kata Irman.

Wacana tentang pembangunan berbagai tempat ibadah di kompleks DPR ini pernah dilontarkan Maruarar Sirait akhir tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, hari Senin (16/11) lalu.

Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengaku akan mendukung. Fadli berharap DPR dapat menjadi contoh dalam menghargai pluralisme, nasionalisme, dan kebangsaan, bagi masyarakat Indonesia.

“Saya pribadi merasa tak ada masalah dengan itu dan mendukungnya,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Selasa (24/11/15).

Dia berharap, keinginan membangun tempat ibadah selain milik pemeluk agama Islam dapat disosialisasikan ke masyarakat lebih dahulu. Sehingga mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak.

“Semua harus setuju dulu dengan rencana itu. Kalau semua sudah setuju, silakan saja,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Editor: Bayu Probo