Dua Tahun Jokowi-JK, Apa yang Mereka Kerjakan untuk Papua?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Kantor Staf Presiden (KSP) membeberkan sejumlah hasil yang telah dikerjakan untuk Papua, wilayah paling timur di Indonesia. Papua belakangan ini banyak mendapat sorotan di dalam maupun di luar negeri, terutama dengan banyaknya ungkapan ketidakpuasan kepada pemerintah pusat.

Menurut KSP yang menerbitkan hasil-hasil kerja Jokowi-JK lewat kerjanyata.id, dalam dua tahun ini pemerintah Jokowi-JK melakukan pendekatan pembangunan manusia yang berkeadilan dan bermartabat di Papua. Maksudnya adalah pembangunan manusia ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama  dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

KSP membeberkan sejumlah angka yang menjadi indikator pencapaian di beberapa bidang. Salah satunya  di bidang pendidikan. Menurut KSP, tujuan utama pembangunan di bidang pendidikan di Papua adalah meningkatkan akses masyarakat Papua terhadap pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Papua.

KSP mengatakan pemerintah telah menjangkau 358.617 penerima Program Indonesia Pintar. Pemerintah juga membangun 10 sekolah baru berpola asrama, 24 sekolah garis depan, 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah, membangun 45 perpustakaan dan menyediakan 646 guru garis depan.

Sementara itu di bidang kesehatan, tujuan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah Jokowi-JK adalah mengurangi kesenjangan akses kesehatan masyarakat dengan daerah lain.

Dilaporkan, 60 persen dari masyarakat Papua   (2,836,145) telah menerima kartu Papua sehat. Disebutkan pula bahwa  pengidap penyakit malaria  sebanyak telah berhasil dikurangi sebanyak 2.744 jiwa pada tahun 2015. Selain itu saat ini telah ada 26 program Nusantara Sehat di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi sorotan luas di Papua, KSP mengatakan pemerintah Jokowi-JK melakukan langkah awal penyelesaian isu HAM secara damai di Papua. Program di bidang HAM juga dimaksudkan sebagai refkelsi untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan.

Dalam kaitan itu, dilaporkan bahwa pemerintah telah memberikan grasi terhadap lima tahanan politik. Selain itu pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua.

 Di bidang ekonomi, Jokowi-JK mencanangkan pembangunan yang menyejahterakan Papua. Menurut KSP, pembangunan ekonomi di Papua dilakukan dengan tujuan membuka keterisolasian dan meningkatkan perekonomian Orang Asli Papua terutama mama-mama sebagai tulang punggung perekonomian keluarga.

Lebih jauh, KSP mengatakan telah ada peningkatan pasar mama-mama menjadi 25 unit (2016) dari yang sebelumnya tiga unit (2014). Seiring dengan itu terjadi penambahan jumlah pedagang dari  23.000 orang (2015), menjadi 39.000 orang (2016).

Sedangkan di bidang infrastruktur, KSP mengatakan dibangun 4480,05 km  jalan baru di Papua dan Papua Barat, tiga terminal baru bandar udara, 3 kapal feri baru dan enam infrastruktur listrik.

Juga rute baru Garuda yang menghubungkan Biak-Nabire-Timika.

Ada pun total alokasi Dana Transfer ke Papua dan Papua Barat per tahun 2016 mencapai Rp 43,6 triliun (untuk Papua) dan 16,5 triliun (untuk Papua Barat). Ini naik dari Rp 36,9 triliun untuk Papua pada 2015 dan Rp 14,8 triliun pada 2015.

Editor : Eben E. Siadari