Dua Tahun Jokowi-JK, BKPM Terus Tingkatkan Investasi RI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam masa dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah terus melakukan kerja nyata di bidang investasi terutama terkait perbaikan pelayanan investasi kepada investor.

Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menyampaikan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan penamaman modal kepada investor terus dilakukan.

“Ini merupakan bukti dari kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di BKPM dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk lebih melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik,” kata Tom Lembong dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, hari Kamis (20/10).

Menurut Tom, beberapa perkembangan dari kemajuan yang dicapai oleh BKPM selama dua tahun terakhir utamanya dari sisi pelayanan serta kemudahan bagi investor.

“Presiden Jokowi selalu mengedepankan keterbukaan dan pentingnya kesadaran bahwa saat ini kita sedang dalam era persaingan sehingga kompetisi dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi harus dimenangkan,” lanjut Tom.

Perbaikan layanan investasi yang dilakukan oleh BKPM merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi yang dalam tiga hari setelah dilantik melakukan “blusukan” ke BKPM.

Hanya berselang tiga bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2015, Presiden Jokowi meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menempatkan 22 Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah BKPM.

PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 K/L yang menyatu dalam satu kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin.

Selain itu, dari program-program terobosan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM beberapa di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Layanan investasi tiga jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan paket kebijakan ekonomi jilid dua serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 10.

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah berkontribusi positif terhadap upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi 5,1 persen tahun 2017.

“BKPM terus melakukan berbagai langkah aktif termasuk beberapa waktu lalu bekerjasama dengan Kepolisian RI terkait keamanan investasi,” kata Tom.

Tom menambahkan, bahwa hingga minggu kedua Oktober, layanan Izin Investasi tiga Jam telah digunakan oleh 130 perusahaan, menghasilkan total rencana nilai investasi Rp 291 triliun dan bertujuan untuk menyerap tenaga Kerja sebesar 77.424 orang.

“Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas bagi pemerintah dalam melihat nilai strategis suatu proyek investasi yang ada,” kata Tom.

Sementara itu, terkait program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), terdapat 71 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas layanan KLIK dengan total nilai investasi  Rp 70,54 triliun dengan luasan tanah mencapai 888,93 hektar yang berlokasi di 11 Kawasan Industri.

Sedangkan layanan percepatan Jalur Hijau yang diberikan kepada investor-investor yang membutuhkan untuk mempercepat proses impor mesin atau bahan baku yang mereka butuhkan, saat ini telah digunakan oleh 66 perusahaan, dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp 179,9 triliun.

Dari data yang dimiliki oleh BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp 298,1 triliun.

Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 195,5 triliun naik 12,3 persen dari periode yang sama tahun 2015. Realisasi PMA itu berdasarkan asal negara lima besarnya yaitu Singapura sebesar US$ 4,9 miliar, Jepang US$ 2,9 miliar, Hong Kong US$ 1,1 miliar, Tiongkok US$ 1 miliar dan Belanda US$ 0,63 miliar.

Hingga kuartal ketiga tahun 2016, angka realisasi investasi diperkirakan telah mencapai Rp 445,5 triliun atau sekitar 75 persen dari target tahun 2016. BKPM sendiri  optimistis bahwa capaian target tahun ini sebesar Rp 594,8 triliun dapat tercapai.

Editor : Eben E. Siadari