Dubes AS Dorong Komunikasi Indonesia-Freeport

Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr (kedua kiri) memberikan keterengan pers di Jayapura, Papua, Selasa (7/3). Dubes Joseph menyatakan Amerika Serikat terus mendukung program pemerintah Indonesia untuk memberdayakan perempuan Papua serta memerdekakan hak-hak perempuan dari kekerasan di Indonesia khususnya di Papua dalam rangka Hari Perempuan Internasional. (Foto: Antara)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr mendorong adanya komunikasi terus menerus antara Pemerintah Indonesia dan pihak Mc MoRan terkait keberlanjutan perusahaan tambang Freeport.

"Kami akan melakukan pemantauan agar pihak Pemerintah Indonesia dan Freeport terus membuka komunikasi bersama sehingga bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak," katanya di Jayapura, hari Selasa (7/3), seperti dikutip Antara Papua.

Menurut Joseph, komunikasi terbuka itu diharapkan dapat menghasilkan "win-win solution" sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo belum lama ini, dan pihaknya sangat setuju dengan hal tersebut.

"Karena ini akan memberikan sinyal positif kepada investor asing di masa akan datang, yang ingin berinvestasi di Indonesia dan menunjukkan Indonesia memiliki daya saing tingkat global," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga akan terus memantau permasalahan yang kini tengah terjadi di PT Freeport Indonesia yakni masih tarik ulurnya kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Permasalahan PT Freeport Indonesia itu kini telah menyebabkan ribuan masyarakat Papua yang notabenenya adalah pekerja harus dirumahkan karena terjadi tarik ulur mengenai kontrak karya dan IUPK.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mengklaim berdasarkan laporan terbaru, sebanyak 1.069 pekerja lokal PT Freeport Indonesia (PTFI) telah dirumahkan bukan dikenakan Pemutusan Tenaga Kerja (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar mengatakan ribuan pekerja lokal ini baru dirumahkan kaitannya dengan kontrak kerja dan surat izin usaha pertambangan khusus yang ditawarkan oleh pemerintah.