Dukungan Mengalir untuk Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli

JAKARTA, SATUHARPAN.COM – Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang terakhir dipersoalkan kepemimpinannya oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan alasan agama makin menuai dukungan. Yayasan Denny JA untuk Indonesia tanpa Diskriminasi dan Komnas Perempuan dalam rilis yang diterima satuharapan.com hari Sabtu (29/9) memberikan dukungan untuk Lurah Lenteng Agung itu.

Direktur Yayasan Denny JA Novriantoni Kahar memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama yang tetap mempertahankan Lurah Lenteng Agung. Menurut Novriantoni Kahar, Jokowi Basuki Tjahaya Purnama telah membela Konstitusi dengan tidak membeda-bedakan semua warga negara berdasarkan agama dan keyakinannya.

“Penolakan terhadap Susan Jasmine Zulkifli untuk memimpin Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, karena alasan agama, merupakan bentuk diskriminasi terhadap penganut agama minoritas. Tindakan memaksakan diri menolak pimpinan yang berbeda agama ini sekaligus ujian bagi kita dalam menegakkan Konstitusi dan nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara,” kata Novriantoni Kahar.

Dukungan Komnas Perempuan

Sementara komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan,“Komnas Perempuan mendukung sikap Gubernur DKI Jokowi menolak permintaan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memindahkan lurah Lenteng Agung Susan Jasmine, dengan alasan agama. Sikap Jokowi menunjukkan kepemimpinannya dalam melaksanakan mandat Konstitusi, khususnya untuk merawat kebhinnekaan Indonesia dan hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Kepemimpinan serupa ini semestinya menjadi sikap setiap aparat pemerintahan, bukan sebaliknya turut menjadi pelaku tindak intoleransi dengan bersembunyi di balik alasan keinginan mayoritas dan karakteristik lokal. Kepemimpinan yang menunjukkan kualitas negarawan ini merupakan kebutuhan masyarakat hari ini, dan akan menentukan nasib Indonesia di masa depan.”

Menyayangkan Sikap Menteri Dalam Negeri

Novriantoni Kahar menyayangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Gubernur DKI Jakarta menuruti aspirasi diksriminatif terhadap Lurah Susan.

Berdasarkan survei Yayasan Denny JA dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tahun 2012 menyebutkan 67,5 persen publik Indonesia menilai pemerintah tidak maksimal dalam melindungi konstitusi yang menjamin kemajemukan Indonesia. Mayoritas publik sebesar 87,6 persen sangat merindukan kepemimpinan yang punya semangat anti-diskriminasi. Survei Yayasan Denny JA juga menyebutkan mayoritas publik Indonesia  sebesar 88,8 persen tidak menyukai diskriminasi berbasis agama maupun etnik.

Editor : Bayu Probo