Dunia Belum Siap Hadapi Pandemi Berikutnya, Pembicaraan Perjanjian di WHO Masih Belanjut

JENEWA, SATUHARAPAN.COM-Dunia belum siap menghadapi krisis kesehatan lain seperti COVID-19, demikian peringatan seorang pakar kesehatan global terkemuka, ketika negara-negara melakukan upaya terakhir untuk menyepakati perjanjian pandemi di tengah kekhawatiran akan memburuknya iklim politik perjanjian.

Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkumpul di Jenewa pada hari Jumat (31/5) untuk mencari cara melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian tersebut setelah melewati tenggat waktu bulan ini.

“Kami hanya berharap… (dalam) beberapa bulan ke depan, kita tidak akan menghadapi pandemi lain yang membuat kita berada di dunia yang masih belum siap menghadapi krisis besar,” kata Muhammad Ali Pate, menteri kesehatan Nigeria dan anggota dewan dari Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, kepada Reuters.

Salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah ketentuan bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memiliki akses terhadap 20 persen tes, pengobatan, dan vaksin yang dikembangkan untuk melawan pandemi ini, baik dengan biaya nirlaba atau disumbangkan.

Ali Pate mengatakan, angka tersebut masuk akal untuk menghindari perebutan produk penyelamat jiwa yang membuat negara-negara Afrika berada dalam antrean terakhir selama COVID-19.

Meskipun perundingan mengenai perjanjian tersebut kemungkinan akan berlanjut selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, sebuah proses paralel untuk memperbarui serangkaian aturan yang mengatur wabah penyakit internasional semakin mendekati kesepakatan, kata sumber, dan dapat ditandatangani sebelum berakhirnya perjanjian WHO pada pertemuan tahunan pada hari Sabtu.

Para perunding dan pengamat lain mengatakan ada urgensi dalam perundingan perjanjian ini, salah satunya karena adanya kekhawatiran bahwa pemilu di sejumlah negara utama tahun ini dapat mendatangkan pemerintah berhaluan kanan yang khawatir perjanjian tersebut dapat mengancam kedaulatan mereka, yang mana WHO menyangkal dan klausul dalam dokumen mencegahnya.

“Hal ini perlu dilakukan sekarang atau keadaan akan menjadi lebih buruk jika kelompok sayap kanan bergerak ke arah yang benar,” kata seorang diplomat Barat. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti