Ekonom Asing Tak Sabar Tunggu Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah ekonom dan analis asing menganggap reshuffle kabinet mungkin adalah salah satu cara untuk dapat memperbaiki ekonomi Indonesia dan mencegah pelemahan nilai tukar rupiah. Namun diakui, walaupun kebutuhan akan reshuffle itu sudah mendesak, melaksanakannya tidak mudah.

CNBC mengutip sejumlah saran dari ekonom serta analis lembaga keuangan terkemuka mancanegara dan mendapati bahwa Presiden Joko Widodo berada dalam posisi sulit. "Manajemen kredibilitas Jokowi telah runtuh dalam menghadapi konstannya perubahan sistem," kata IMA Asia dalam sebuah laporan baru-baru ini.

Ditengarai  bahwa 'perebutan kekuasaan' antara presiden dengan  anggota partainya yang berkuasa telah menjadi katalis terbaru bagi sentimen bearish pada perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini, di tengah rupiah yang terus-terusan mengalami sell-off.

Sembilan bulan sejak menjabat, Jokowi dinilai masih terus berjuang menghadapi oposisi yang gigih, yang  menghambat kemajuan reformasi, termasuk menghalangi kampanye bagi undang-undang anti-korupsi dan program pembangunan infrastruktur yang dihela oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Untuk memulai membersihkan rintangan-rintangan itu, Jokowi harus merombak kabinetnya, tapi apakah itu akan mengarah ke kabinet yang lebih baik atau lebih buruk adalah masalah politik terbesar untuk tahun 2015," kata IMA Asia.

Ketidakpastian prospek ekonomi membuat investor khawatir. Rupiah jatuh ke level 13.465 per dolar AS pada hari Senin (27/7), ketujuh kalinya dalam dua bulan ini diperdagangkan pada tingkat yang tidak terlihat sejak krisis keuangan Asia di akhir 1990-an. Rupiah telah merosot 9 persen sejak awal tahun, menjadikan rupiah mata uang berkinerja paling buruk setelah ringgit.

"Presiden Joko Widodo masih bergulat untuk mengkonsolidasikan posisinya setelah hampir setahun  menjabat. Kegagalan untuk menstabilkan koalisi, meloloskan undang-undang, dan memperbaiki lingkungan investasi lebih lanjut bisa merusak prospek jangka pendek bagi perekonomian," Deutsche Bank memperingatkan dalam sebuah catatannya pekan lalu.

Adanya kebutuhan mendesak akan reshuffle kabinet diakui, namun para ekonom itu menyadari ia mungkin tidak semudah mengatakannya.

"Tidak seperti mantan Presiden Yudhoyono yang mendominasi partai politiknya, Jokowi memiliki ruang politik yang terbatas dalam menyusun kabinetnya dan kebebasannya pun terbatas dalam melakukan reshuffle," Nanyang Technological University Singapura (NTU) memperingatkan dalam sebuah catatan pada bulan Juli. Dikatakan, Megawati Soekarnoputri masih memegang tahta di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Patronase karena itu menjadi elemen penting dalam melakukan reshuffle," kata NTU.

IMA Asia berpendapat bahwa Jokowi berada di bawah tekanan untuk memberikan penghargaan kepada para pemimpin tua di partainya dengan memberi kendali kekuasaan di posisi kabinet atau jabatan lainnya.

"Ada rumor bahwa perombakan kabinet mungkin bermotif politik oleh PDIP, sebagai langkah untuk meningkatkan pengaruhnya - dengan mengingatkan bahwa kabinet terdiri dari teknokrat dan politisi," kataekonom Mizuho Bank.

Ekonom Mizuho meyakini reshuffle mungkin akan diumumkan segera setelah Ramadan usai. Ditambahkan, alasan utama di balik langkah ini kemungkinan adalah penurunan rating dukungan kepada Jokowi menjadi yang kini tersisa 40 persen, menurut survei awal bulan ini oleh Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC).

Selain itu, Presiden juga perlu untuk mempertahankan loyalitas anggota koalisinya dengan memasukkan kader mereka di kabinet, kata NTU.

"Perpindahan (ke kubu lain) oleh siapa pun di kubu koalisinya akan melonggarkan cengkeramannya di parlemen, sehingga ia mungkin perlu untuk terlibat dalam pertukaran (trade off) antara meningkatkan kinerja kabinetnya dan mempertahankan loyalitas mitra koalisi," kata NTU.

Sebelumnya, ekonom di dalam negeri sudah menyuarakan perlunya reshuffle kabinet, khususnya di jajaran kementerian di bidang perekonomian. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, mengatakan reshuffle menteri di bidang perekonomian dapat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.

"Kunci mengatasi (permasalahan ekonomi) adalah resuffle dengan mencari orang yang tepat. Menko perekonomian dan menkeu harus orang yang bisa mempengaruhi persepsi pasar," ujar Tony di Jakarta sebagaimana dikutip Antara.

Ia mengatakan menteri bidang perekonomian di Kabinet Kerja kini dinilai pasar tidak kredibel karena menetapkan target yang terlalu optimistis pada awal masa kerja, tetapi kini saat terjadi pelemahan ekonomi tidak ada aksi konkrit yang dilakukan.

Contohnya, kata dia, peningkatan target penerimaan pajak dari Rp1.072 triliun pada tahun lalu menjadi Rp1.484 triliun tahun ini serta peningkatan ekspor sebesar 300 persen selama lima tahun ke depan.

Untuk meningkatkan kepercayaan pasar kembali kepada pemerintah, ia menuturkan diperlukan sosok menteri yang memiliki "star power", yakni mempengaruhi persepsi pasar.