Ekonom DBS Nilai Tepat Jokowi Putuskan RI Gabung TPP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ekonom DBS Group Research, Gundy Cahyadi, menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo yang mengatakan Indonesia akan bergabung dengan pakta perdagangan bebas Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) yang dipelopori oleh Amerika Serikat.

“Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia itu sudah punya free trade agreement di ASEAN. Pasar baru (yang tercipta dari TPP)  dari segi impact terhadap tradenya tidak begitu signifikan mungkin. Hanya  dari segi image dan ke depannya, TPP ini bakal menggerakkan  negara-negara (anggotanya) terhadap ASEAN, itu bisa menjadi suatu dorongan yang positif,” kata Gundy Cahyadi kepada satuharapan.com di Jakarta, hari Selasa (27/10).

Gundy mengakui manfaat dari bergabungnya Indonesia ke dalam TPP belum akan dirasakan secara langsung. Menurut dia, proses TPP hingga implementasinya ini akan lama.

"Yang perlu kita ingat juga, TPP ini bukannya satu hal yang bakal menjadi otomatis langsung ke rasa ya. tidak kan? Soalnya kan proses seperti free trade agreementnya, sampai ke implementasinya itu prosesnya lama,” kata dia.

“Saya rasa, sebenarnya ikut atau tidak ikut bedanya mungkin untuk sementara ini masih sangat kecil ya. Yang perlu kita ketahui, siapa saja yang belum ada free trade agreement dari anggota TPP ini terhadap Indonesia. Kalau saya tidak salah, bisa dicek juga, Meksiko, Kanada, Peru, Cile, kita sudah ada negosiasi free trade agreement,” kata dia menambahkan.

Gundy menjelaskan, sekarang di ASEAN sudah ada free trade agreement. Menurut dia, TPP ini adalah salah satu saja dari  free trade agreement “ yang dimasuki Indonesia. "Hanya saja TPP anggotarnya banyak, yang sekarang ada 12, termasuk Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam dan  Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru dan Cile.

"Indonesia sendiri sudah punya range sendiri di ASEAN dan Amerika Serikat free trade agreement. Dan Amerika adalah negara yang paling besar dari rekan tradingnya sama Indonesia dari TPP itu.”

Sebenarnya dari segi dampaknya itu sendiri, lanjut Gundy, apakah itu memang bakal signifikan? “Ya bakal menunjang ekspor impor Indonesia. Sebenarnya sih kalau kita bandingkan bedanya tidak terlalu banyak dari segi market sharenya. Proses ini biasanya complicated, jadi dari segi persetujuan sampai nanti implementasi bakal lama,” kata dia.

Kemudian Gundy menilai, kalau Indonesia tidak ikut TPP, dikhawatirkan Vietman akan mengalahkan Indonesia. “Sementara kita tahu sendiri, Indonesia juga mau untuk membangun sektor manufaktur. Jadi mungkin dari segi itu, maka karena itu adanya minat dari Indonesia ‘kita juga perlu nih masuk ke TPP ini’ soalnya kita jangan takut nantinya kita diduluin sama Vietnam misalkan dari segi manufacturing,” kata dia.

“Jadi sebenarnya free trade agreement itu bagus. Kalau bisa ada pasar bebas untuk semuanya, tapi susah sekali mencapai kenyataan adanya pasar bebas di seluruh dunia. Makanya ada blok-blok seperti ini,” kata Ekonom DBS Group Research itu menambahkan.

Sebelumnya dalam lawatan ke AS, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan bergabung dengan pakta perdagangan bebas Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) yang dipelopori oleh Amerika Serikat. Jokowi tidak secara terperinci menjelaskan pernyataan tersebut. Namun, dia menekankan bahwa Indonesia menganut perekonomian terbuka.

"Indonesia bermaksud bergabung dengan TPP," kata Jokowi dalam pertemuan dengan Persiden AS, Barack Obama, di Washington, hari Senin (26/10).

Kemudian Obama menyambut pernyataan Jokowi dengan mengatakan Indonesia telah berada pada "arah yang benar."

"Kami ingin menjadi mitra Anda," kata Obama, sebagaimana dikutip oleh AP.

TPP adalah pakta perdagangan bebas beranggotakan 12 negara di pantai Pasifik, yang mencapai kesepakatan pada 5 Oktober setelah negosiasi selama lima tahun.

Cikal bakal TTP adalah Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPSEP atau P4) beranggotakan Brunai, Cile, Selandia Baru dan Singapura pada 2005. Pada awal 2008, delapan negara lainnya menyatakan ikut bergabung yaitu Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, AS dan Vietnam.

TPP bertujuan untuk memperkecil hambatan perdagangan di antara negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja. 

Editor : Eben E. Siadari