Ekonom: Rupiah Bukan Hanya Tanggung Jawab BI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Ryan Kiryanto tidak sependapat dengan pernyataan tentang ‘kurs rupiah adalah tanggung jawab Bank Indonesia, bukan pemerintah (Presiden Joko Widodo).’

Menurut dia, upaya penguatan rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, namun melibatkan pemerintah dan dunia usaha atau swasta yang secara bersama begerak ke arah yang lebih baik.

“Yang perlu diketahui, upaya menguatkan rupiah bukan hanya tanggung jawab Bank Indonesia, namun juga melibatkan pemerintah dan dunia usaha swasta untuk sama-sama bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Ryan Kiryanto yang dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, hari Senin (5/10).  

Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menolak jika Presiden Joko Widodo disalahkan atas terus melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. PDI-P menilai, Bank Indonesia-lah yang paling bertanggung jawab atas melemahnya nilai tukar rupiah.

Ketua Kelompok Fraksi PDI-P di Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno, merasa perlu meluruskan hal ini. Sebab, saat dia dan anggota DPR lainnya dari PDI-P turun ke daerah, mereka mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai terus merosotnya nilai tukar rupiah ini.

"Kami ke dapil ditanya, 'Ini bagaimana Pak Jokowi soal pelemahan rupiah.' Lho, ini bukan urusan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu urusi fiskal. Kalau moneter dan kurs itu kerjaan BI," kata Hendrawan dalam jumpa pers Fraksi PDI-P di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (29/9).

Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI-P itu mengatakan, sebagai lembaga yang berstatus independen, BI-lah yang bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas rupiah. Namun, sejauh ini, dia melihat kinerja BI belum maksimal.

Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18 persen bila dibandingkan kurs awal tahun. Padahal, sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74 persen. Fraksi PDI-P pun mendesak pimpinan DPR RI segera melaksanakan pertemuan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Nantinya, pimpinan DPR bisa meminta BPK RI untuk mengevaluasi kinerja serta melakukan pemeriksaan dengan tujuan khusus terhadap Bank Indonesia.

"Kita bukan bermaksud tak percaya BI. Cuma audit ini demi memperkuat kinerja pengelolaan sektor moneter di Bank Indonesia. Kita mendorong ini sesuai aturan UU," kata Hendrawan.

Hal serupa juga sebelumnya disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey. Olly membela Jokowi dan menganggap BI-lah yang sepenuhnya bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Editor : Eben E. Siadari