Ekonom UI Harap Pemerintah Serius Kejar Buron Pajak di LN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya memikirkan mengejar pengemplang pajak yang “memarkir” dana di luar negeri, atau yang masih buron daripada memboroskan tenaga mencari banyak objek pajak baru.

“Pemerintah tidak perlu menambah objek pajak baru, sebaiknya energinya dialihkan untuk menangkap orang-orang yang belum bayar pajak,” kata pengajar pada Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Eugenie Mardanugraha, kepada satuharapan.com, di Gedung UKM Center FEB UI, Jumat (20/3).

Eugenie menambahkan dalam meningkatkan penerimaan negara pemerintah perlu menciptakan sistem sedemikian rupa sehingga orang sadar pentingnya membayar pajak.

Dalam upaya menambah penerimaan negara Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro  pertengahan Desember lalu diberitakan bertolak ke Singapura dalam upaya menarik dana parkir milik orang kaya Indonesia di Singapura. Disebut bahwa dana milik warga Indoensia di sana mencapai Rp. 4.000 triliun.

Menkeu kala itu sempat berkata bawa apabila dana-dana tersebut dapat ditarik kembali ke dalam sistem keuangan Indonesia, dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dari yang selama ini baru mencapai 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik menjadi 16 persen dari PDB dalam lima tahun ke depan.

Menkeu menjelaskan, rasio penerimaan pajak di Indonesia terhadap PDB stagnan di 12 persen selama sepuluh tahun terakhir. Padahal, potensinya masih banyak yang belum tergali, salah satunya akibat penghindaran pajak.

Perempuan yang terbiasa disapa Jenny ini menyayangkan saat ini masih banyak orang tidak sadar pajak, dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Di sisi lain, dia prihatin karena masih banyak warga di berbagai daerah terpencil di Indonesia belum dapat menikmati manfaat pajak.

“Kalau pemerintah menambah obyek pajak yang lain,  timingnya kurang tepat saat ini. Namun, jika perekonomian sudah mebaik dan ada objek pajak baru yang ingin ditambahkan seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) tarif tol,  saya setuju,” kata doktor ekonomi dari Universitas Indonesia itu.

Jenny menilai pemerintahan dari tahun ke tahun berusaha mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara, namun lambat dalam mengelola infrastruktur.  

“Nah seharusnya jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi di jalan tol itu turun, dan beralih ke transportasi publik. Namun pada saat bersamaan pemerintah mengimbangi  dengan menyediakan infrastruktur di bidang transportasi publik,” Jenny memberi contoh.  

Editor : Eben Ezer Siadari