Ekonom UI Jelaskan Tujuan Anwar Nasution Kritik Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kritikan sangat tajam yang dilontarkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution, terhadap Presiden Joko Widodo,bertujuan mengingatkan Presiden agar menteri-menteri di bidang ekonomi berfokus pada upaya meningkatkan ekspor demi menambah cadangan devisa. Sederhananya jika ekspor lebih besar dari impor maka cadangan devisa bertambah.  Sehingga ekspor lah yang harus menjadi fokus dalam pemikiran para menteri ekonomi.

Hal ini dikatakan oleh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, ketika menjawab pertanyaan satuharapan.com, perihal kritik pedas yang dilontarkan oleh Anwar Nasution kepada pemerintahan Jokowi melalui artikel di surat kabar The Jakarta Post pada Selasa, 18 Agustus lalu.

Menurut Jenny, panggilan akrabnya, Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk banyak, terdiri dari berbagai etnis, tersebar di kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem devisa bebas. Oleh karena itu persoalan ekonomi yang dihadapi sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu dua orang saja.

Menurut doktor ekonomi dari Universitas Indonesia dengan spesialisasi bidang keuangan dan perbankan ini, Anwar Nasution dalam tulisannya menggambarkan bahwa menteri ekonomi dalam kabinet Jokowi tidak kompeten dalam menangani tiga guncangan. Pertama, booming komoditas primer yang sudah usai yang menyebabkan permintaan dan harga komoditas ekspor turun. Kedua, kenaikan suku bunga di AS yang membalikkan arus masuk modal jangka pendek. Ketiga, kekeringan panjang yang menurunkan produksi pertanian.

“Ketiga guncangan di atas dapat diatasi dengan mudah apabila Indonesia memiliki cadangan devisa yang banyak.  (Namun) sulit diatasi apabila cadangan devisa Indonesia sedikit, dan tidak bisa diatasi oleh pemerintah apabila Indonesia tidak memiliki cadangan devisa,” tutur Jenny dalam jawaban tertulisnya kepada satuharapan.com, hari ini (22/8). Jenny mengaku cukup sering berbincang dengan Anwar dan memanggilnya dengan sebutan Oppung (kakek).

 Pilihan yang terakhir, kata Jenny, yaitu kekurangan devisa,  membuat Indonesia akan tergantung pada donor Internasional seperti IMF, tepat seperti krisis ekonomi 1997/1998, dimana persoalan ekonomi Indonesia diselesaikan oleh orang asing.

“Kuncinya menurut saya adalah cadangan devisa,” kata Jenny.

Menurut Jenny, ketika Anwar Nasution  mengatakan “tidak satupun dari mereka (menteri ekonomi kabinet Jokowi) telah melakukan penetrasi pasar internasional melalui ekspor,” hal itu harus dipahami sebagai keinginan beliau untuk mengatakan bahwa Indonesia memerlukan menteri yang memahami benar-benar mengenai bagaimana uang mengalir dari dan ke Indonesia, melalui perdagangan internasional, ekspor impor.

“Sederhananya, jika ekspor lebih besar dari impor maka cadangan devisa bertambah.  Sehingga ekspor lah yang harus menjadi fokus dalam pemikiran para menteri ekonomi,” tutur dia.

Semua menteri ekonomi, kata Jenny, harus berpikir bagaimana cadangan devisa Indonesia bisa berlipat ganda dari yang ada saat ini. Mungkin tidak harus berlebihan seperti Tiongkok yang sampai melakukan devaluasi nilai tukar karena kebanyakan cadangan devisa.

Menurut Jenny, menteri ekonomi maupun pejabat BI saat ini tidak memiliki fokus pada ekspor, selalu berpikir bahwa cadangan devisa Indonesia cukup, padahal sebetulnya kurang.

“Dalam siaran-siaran pers, BI selalu mengatakan bahwa cadangan devisa cukup untuk membiayai impor selama sekian bulan, dan sebagainya. Menteri dan pejabat sibuk memberikan pernyataan kepada publik bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, sementara dalam kenyataannya cadangan devisa terus memburuk, dan defisit transaksi berjalan berlebihan,” kata Jenny.

“Saya paham sekali maksud Prof Anwar yaitu agar menteri ekonomi kabinet Jokowi adalah orang yang: menciptakan inovasi kebijakan yang dapat melipat-tiga-empat-lima-kan ekspor, tetapi hanya melipat-dua-kan impor. Dengan sendirinya kondisi ekonomi akan stabil,” lanjut dia.

“Kedua, dapat ‘membujuk’ rakyat (dalam hal ini orang-orang kaya) agar tidak melarikan kekayaannya ke luar negeri (khususnya Singapura). “